DPRD Kaltim Sambut Prioritas Koperasi Prabowo, Sapto: Pusat-Daerah Harus Bersinergi Kuatkan Ekonomi Kerakyatan

- Jurnalis

Senin, 26 Mei 2025 - 11:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono

Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono

Fajarborneo.com, Samarinda – Wacana menjadikan program koperasi sebagai prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disambut baik oleh Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya pendelegasian kebijakan yang jelas dari pusat hingga ke daerah, serta pendampingan substansial untuk memastikan koperasi benar-benar berjalan efektif.

Sapto menyoroti kondisi riil di lapangan, di mana banyak koperasi yang terbentuk namun tidak berfungsi optimal.

Ia berharap, jika komitmen terhadap koperasi ini serius, pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan bimbingan teknis yang komprehensif hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kalau memang ini menjadi program pemerintah Presiden Prabowo, kemudian pendelegasian jelas sampai ke provinsi dan kabupaten/kota, maka diberikanlah pelatihan yang benar-benar,” ujar Sapto.

Menurut Sapto, kunci keberhasilan koperasi adalah adanya fokus dan pendampingan yang berkelanjutan.

Ia mengkritisi banyaknya koperasi yang terbentuk secara administratif tanpa kejelasan arah usaha dan manajemen, menyebabkan banyak yang akhirnya “hilang” karena minimnya pengawasan dan pemahaman pengurus.

“Jangan nanti dibentuk, ujung-ujungnya hanya membentuk saja. Pembentukan koperasi itu harus benar-benar fokus, ada yang mengurusi. Karena koperasi itu bukan sendirian,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya koperasi memiliki legalitas yang jelas, pengurus yang resmi, dan bidang usaha yang spesifik, lengkap dengan kejelasan pangsa pasar dan rantai pasok produk.

Pemerintah, lanjut Sapto, harus terlibat aktif tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pembina yang mampu memberikan perhatian terhadap pengembangan koperasi. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan koperasi menjadi wadah yang produktif.

“Jangan sampai koperasi menjadi wadah yang disalahgunakan. Masalah anggaran bukan soal utama, yang penting koperasi harus legal, pengurusnya jelas, dan semua prosesnya transparan,” tutup Sapto. (Adv)

(FM)

Berita Terkait

ITKES Wiyata Husada Samarinda Lahirkan 564 Lulusan Siap Bangun Kesehatan Negeri
Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim
KPK Menahan Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Tersangka Suap IUP
Direktur Otorita IKN Muhsin Palinrungi Resmi Ramaikan Bursa Ketua Alumni PMII Kaltim
Demo Samarinda diikuti Ribuan Massa
Banyak Laporan Pemilu Tak Tuntas, Bawaslu Kaltim Soroti Lemahnya Kualitas Saksi
Wisata Budaya Pampang Samarinda: Menyelami Tradisi Dayak Kenyah di Tanah Kalimantan
Status Tenaga Bakti Rimbawan Kaltim Masih Menggantung, DPRD dan Pemprov Segera Koordinasi dengan Kemenhut
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Oktober 2025 - 18:18 WIB

ITKES Wiyata Husada Samarinda Lahirkan 564 Lulusan Siap Bangun Kesehatan Negeri

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 08:15 WIB

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Selasa, 23 September 2025 - 05:53 WIB

Prabowo di PBB: “Kita Harus Menghentikan Bencana Kemanusiaan di Gaza”

Minggu, 21 September 2025 - 10:18 WIB

Wisuda Pondok Pendawa: Generasi Muda dari Daerah 3T Sukses Tembus Perguruan Tinggi

Kamis, 11 September 2025 - 09:31 WIB

Dukungan Penuh Santri untuk Gus Irfan: Optimisme Baru Tata Kelola Haji dan Umroh

Senin, 8 September 2025 - 17:28 WIB

Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Besar: Lima Jabatan Strategis Diganti dan Kementerian Haji-Umrah Dibentuk

Kamis, 4 September 2025 - 02:04 WIB

Direktur Otorita IKN Muhsin Palinrungi Resmi Ramaikan Bursa Ketua Alumni PMII Kaltim

Rabu, 3 September 2025 - 05:36 WIB

Simposium Nasional Warnai Muswil IKA PMII Kaltim, Fokus pada Tata Kelola Keuangan

Berita Terbaru

Kalimantan Timur

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Sabtu, 4 Okt 2025 - 08:15 WIB