Samarinda – Ketika ribuan siswa bersiap menyambut tahun ajaran baru, satu persoalan klasik kembali muncul di Kalimantan Timur: tak cukupnya ruang belajar di sekolah negeri. Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti kondisi ini sebagai bukti bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada pemerataan.
“Setiap tahun, persoalannya berulang. Banyak anak tidak tertampung hanya karena keterbatasan bangku sekolah negeri. Ini harus jadi alarm bagi kita semua,” kata Sarkowi saat ditemui usai forum diskusi pendidikan di Samarinda, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, banyak keluarga di Kaltim, terutama yang berpenghasilan rendah, sangat mengandalkan sekolah negeri karena biaya yang lebih terjangkau. Namun karena kapasitas terbatas, tak sedikit siswa terpaksa menunda pendidikan atau beralih ke sekolah swasta yang belum tentu mampu mereka jangkau secara ekonomi.
Tak hanya di kota besar, ketimpangan ini juga terasa kuat di daerah seperti Kutai Kartanegara (Kukar), yang memiliki tantangan geografis dan distribusi penduduk yang luas.
“Di Kukar itu, antardesa bisa berjauhan. Anak-anak harus menempuh jarak jauh karena sekolah negeri tidak merata. Ini kondisi yang menyulitkan,” lanjut politisi dari Partai Golkar itu.
Sarkowi mendorong pembangunan sekolah baru dengan pendekatan spasial, yakni membangun sekolah di titik-titik strategis yang bisa menjangkau beberapa desa sekaligus. Salah satu wilayah yang disorotnya adalah Loa Tebu, namun realisasi pembangunan terhambat karena urusan pembebasan lahan.
“Selalu mentok di lahan. Padahal, kalau pemerintah daerah membangun komunikasi sejak awal, warga bisa saja bersedia menghibahkan tanah demi pendidikan,” jelasnya.
Selain soal fisik bangunan, ia juga mengangkat dampak sosial dari minimnya akses sekolah. Menurut Sarkowi, ini bukan sekadar urusan sarana-prasarana, tapi soal keadilan sosial. Anak-anak dari keluarga tak mampu harus mendapat kesempatan pendidikan yang sama.
Ia pun mendorong Pemprov dan Pemkab menyusun peta kebutuhan pendidikan yang lebih presisi, berdasarkan sebaran penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan proyeksi pertumbuhan siswa.
“Kalau tidak berbasis data, kita hanya memadamkan api tanpa pernah menyentuh sumbernya. Pendidikan harus direncanakan secara jangka panjang dan merata,” tegasnya.
Sarkowi mengingatkan, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan bisa dilakukan hanya lewat program seremonial atau pembangunan simbolik.
“Kita ingin anak-anak Kaltim bisa sekolah tanpa hambatan jarak atau biaya. Dan itu butuh keseriusan dalam membangun sistem pendidikan yang adil sejak dari hulunya,” pungkasnya.(adv)
