DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif

- Jurnalis

Senin, 4 Agustus 2025 - 11:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud. (ist)

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud. (ist)

SAMARINDA – Kalimantan Timur dinilai berada dalam posisi rawan ketahanan pangan, khususnya dalam sektor pasokan daging sapi, akibat tingginya ketergantungan pada distribusi dari luar daerah. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai kondisi ini sebagai ancaman serius yang membutuhkan terobosan berbasis potensi lokal.

“Ketahanan pangan kita bisa terganggu jika selalu bergantung pada pasokan luar. Harus ada langkah konkret agar peternakan sapi di Kaltim bisa mandiri,” ujarnya, Senin (4/8/2025).

Sebagai langkah awal, Hasanuddin mengusulkan pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai pakan alternatif. Menurutnya, limbah dari industri perkebunan ini selama ini belum dioptimalkan, padahal berpotensi besar menekan biaya produksi peternakan.

“Limbah sawit itu sumber daya yang terabaikan. Kalau dikelola dengan baik, bisa jadi pakan murah dan berkualitas,” kata politisi Partai Golkar itu.

Ia meyakini sinergi antara sektor peternakan dan perkebunan akan membentuk ekosistem ekonomi baru yang saling menguatkan. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus membuka lapangan kerja di perdesaan.

DPRD Kaltim, kata Hasanuddin, mendorong pembentukan roadmap swasembada daging sapi melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi. Ia menekankan pentingnya keluar dari kebijakan lama yang terbukti tidak efektif.

“Swasembada daging di Kaltim itu sangat mungkin dicapai. Kuncinya kolaborasi dan keberanian berpikir di luar pola lama,” tegasnya.

Hasanuddin berharap pendekatan berbasis inovasi ini akan menjadikan peternakan lokal sebagai pilar utama ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan pada pasokan daging dari luar yang kerap tidak stabil dan fluktuatif. (adv

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Mediasi Tapal Batas Bontang–Kutim Makin Mengemuka, DPRD Kaltim Desak Penyelesaian Pro-Rakyat

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 22:46 WIB

Dishub PPU Optimistis Target Pendapatan Pelabuhan Rp10 Miliar Tercapai pada 2027

Minggu, 25 Oktober 2026 - 22:39 WIB

SK Perpanjangan PPPK Paruh Waktu PPU Segera Dibagikan, Pencetakan Capai 80 Persen

Minggu, 25 Oktober 2026 - 21:50 WIB

Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun di Tiga Wilayah PPU, Nelayan Diharapkan Hemat Biaya Operasional

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:30 WIB

Loading Batu Bara Terhenti Sejak Januari, Target Pendapatan Pelabuhan PPU Terancam

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:00 WIB

PPPK Paruh Waktu PPU Berpeluang Jadi Penuh Waktu, BKPSDM Soroti Kemampuan APBD

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:00 WIB

MPPD PPU Terkendala Server dan Integrasi Data, Diskominfo Upayakan Optimalisasi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 23:43 WIB

Hari Santri 2026, Wabup PPU Tekankan Peran Santri dalam Pembangunan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:53 WIB

Pemkab PPU Minta Perusahaan Transparan Kelola CSR, Program 2027 Harus Tepat Sasaran

Berita Terbaru