DPRD Soroti Lambatnya Penetapan Jalan Provinsi di Wilayah Strategis Kaltim

- Jurnalis

Selasa, 20 Mei 2025 - 14:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Komisi III, Abdurrahman KA, menegaskan pentingnya penuntasan status jalan di sejumlah kawasan strategis, terutama di wilayah Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), yang menjadi garda terdepan dalam mendukung konektivitas menuju Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam keterangannya pada Selasa (20/5/2025), Abdurrahman mengungkap bahwa masih banyak ruas jalan yang hingga kini belum memiliki kejelasan status sebagai jalan provinsi. Ketidakjelasan ini dinilainya menghambat kemampuan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.

“Selama status jalan belum dikukuhkan sebagai jalan provinsi, maka provinsi tak punya dasar hukum untuk menggelontorkan anggaran dari APBD,” jelasnya.

Ia menilai, permasalahan status jalan ini bukan sekadar urusan legalitas, melainkan berimplikasi langsung pada ketertinggalan pembangunan di kawasan yang seharusnya menjadi prioritas karena perannya dalam mendukung keberadaan IKN.

Abdurrahman mengungkapkan bahwa keterbatasan wewenang Pemprov dalam menangani jalan non-provinsi menjadi hambatan besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur antarwilayah, khususnya jalan-jalan penghubung yang mendukung mobilitas antar daerah strategis.

“Kalau statusnya belum jelas, ya tidak bisa disentuh APBD provinsi. Padahal fungsinya vital, apalagi untuk mendukung arus logistik dan mobilitas warga di sekitar kawasan IKN,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar Pemprov bersama kementerian terkait segera menyusun langkah konkrit untuk menetapkan status jalan-jalan strategis tersebut. Menurutnya, jika tidak segera dilakukan, pembangunan di wilayah penyangga IKN akan berjalan timpang.

“Kita butuh percepatan. Jangan sampai kesiapan infrastruktur daerah tertinggal hanya karena persoalan administrasi jalan,” tandasnya.

Abdurrahman menekankan, kesiapan infrastruktur jalan merupakan salah satu indikator utama dalam pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, status jalan perlu segera dituntaskan agar tidak ada lagi wilayah yang terabaikan dalam proses integrasi pembangunan nasional, khususnya menyongsong hadirnya IKN.(adv)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Oktober 2025 - 18:18 WIB

ITKES Wiyata Husada Samarinda Lahirkan 564 Lulusan Siap Bangun Kesehatan Negeri

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 08:15 WIB

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Selasa, 23 September 2025 - 05:53 WIB

Prabowo di PBB: “Kita Harus Menghentikan Bencana Kemanusiaan di Gaza”

Minggu, 21 September 2025 - 10:18 WIB

Wisuda Pondok Pendawa: Generasi Muda dari Daerah 3T Sukses Tembus Perguruan Tinggi

Kamis, 11 September 2025 - 09:31 WIB

Dukungan Penuh Santri untuk Gus Irfan: Optimisme Baru Tata Kelola Haji dan Umroh

Senin, 8 September 2025 - 17:28 WIB

Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Besar: Lima Jabatan Strategis Diganti dan Kementerian Haji-Umrah Dibentuk

Kamis, 4 September 2025 - 02:04 WIB

Direktur Otorita IKN Muhsin Palinrungi Resmi Ramaikan Bursa Ketua Alumni PMII Kaltim

Rabu, 3 September 2025 - 05:36 WIB

Simposium Nasional Warnai Muswil IKA PMII Kaltim, Fokus pada Tata Kelola Keuangan

Berita Terbaru

Kalimantan Timur

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Sabtu, 4 Okt 2025 - 08:15 WIB