Samarinda – Kalimantan Timur punya dua urat nadi ekonomi yang terus berdetak: Sungai Mahakam dan Sungai Berau. Di atas aliran ini, kapal-kapal bertonase besar lalu lalang, membawa hasil tambang, logistik, dan keuntungan bernilai miliaran rupiah setiap bulan. Namun, satu hal yang absen dari aliran itu: kontribusi nyata bagi kas daerah.
Kondisi inilah yang mendorong Komisi II DPRD Kaltim menyuarakan pentingnya pengambilalihan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari tangan pusat dan swasta ke otoritas pemerintah daerah. Isunya bukan sekadar teknis, melainkan soal kedaulatan fiskal dan optimalisasi sumber daya lokal.
“Selama ini Pelindo dan pihak swasta menikmati pemasukan besar dari tambatan kapal dan pengolongan. Tapi daerah nyaris tak mendapat bagian,” ungkap Muhammad Husni Fahruddin, anggota Komisi II DPRD Kaltim.
Menurut Husni, pembiaran terhadap sistem yang timpang ini akan terus menjadi kebocoran besar bagi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, jika fasilitas sungai dikelola melalui Perusda atau skema lainnya, pemerintah daerah bisa meraup pemasukan baru dalam jumlah signifikan.
“Sumber daya itu ada di sini, kapal-kapal itu lewat di sungai kita. Tapi uangnya tidak masuk ke daerah. Ini logika yang salah kaprah,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Guna memperkuat argumen, Komisi II telah melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan. Di provinsi tersebut, pengelolaan Sungai Barito dilakukan lebih adaptif dan melibatkan pemerintah daerah. Langkah serupa juga akan diterapkan untuk mempelajari model di Sumatera Selatan, yang telah berhasil memaksimalkan Sungai Musi sebagai aset ekonomi.
Proses advokasi juga tengah dilakukan ke pemerintah pusat. Melalui komunikasi intens dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, DPRD Kaltim berharap ada jalan keluar kebijakan. Dukungan dari KSOP, melalui Kepala Kantor Mursidi, menjadi modal penting dalam mempercepat proses negosiasi.
“Kami sedang membahas mekanisme hukum agar daerah punya pijakan kuat untuk ambil alih sebagian fungsi pengelolaan DAS,” tambah Husni.
Target utamanya jelas: menempatkan kembali peran daerah sebagai aktor utama atas sumber daya yang ada di wilayahnya. Jika berhasil, potensi PAD dari sektor DAS Mahakam dan Berau bisa menembus ratusan miliar rupiah per tahun.
“Ini soal keadilan fiskal. Kami ingin pendapatan dari sungai kembali ke rakyat melalui pembangunan,” pungkasnya.(adv)
