Samarinda — Persoalan akses layanan kesehatan ibu dan anak di daerah pedalaman Kalimantan Timur kembali mencuat. Anggota DPRD Kaltim, Andi, mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak desa terpencil di Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai, apalagi sistem tanggap darurat yang cepat.
“Bayangkan jika ibu hamil harus menempuh perjalanan air berjam-jam hanya untuk mendapatkan pertolongan. Ini bukan soal jarak, tapi soal nyawa,” ujar Andi, (22/6/2025).
Ia menyebut kondisi ini sebagai kegagalan sistemik yang tak bisa diselesaikan hanya dengan retorika. DPRD Kaltim, menurutnya, tengah mendorong sejumlah langkah terukur untuk memperbaiki kondisi tersebut.
Tiga poin penting yang ia usulkan antara lain:
•Pemerataan tenaga kesehatan dan pembangunan fasilitas bersalin yang terstandar
•Peningkatan literasi kesehatan masyarakat, khususnya terkait kehamilan dan gizi bayi
•Integrasi sistem rujukan darurat berbasis teknologi untuk wilayah-wilayah sulit dijangkau
“Kita butuh pendekatan yang praktis dan berani. Tanpa tenaga medis yang cukup dan teknologi yang mendukung, kematian ibu dan bayi akan terus mengintai,” tegasnya.
Andi menegaskan pentingnya komitmen lintas sektor—baik dari Pemprov, pemkab, hingga komunitas lokal—untuk memprioritaskan keselamatan ibu hamil dan bayi. Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas kesehatan tidak hanya soal gedung, tapi harus disertai pelayanan yang aktif dan terhubung.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan. Ini soal hadir atau tidaknya negara ketika warganya butuh pertolongan,” lanjutnya.
Ia menutup dengan pesan agar masyarakat tidak segan memanfaatkan fasilitas yang tersedia dan ikut mengawasi mutu layanan kesehatan di sekitarnya.
“Kalau kita bergerak bersama, angka kematian bisa ditekan. Tapi kalau kita diam, yang jadi korban bukan statistik—tapi keluarga sendiri,” pungkasnya.(adv)
