Cegah Stunting Bukan Hanya Urusan Pemerintah, DPRD Kaltim Serukan Tanggung Jawab Bersama

- Jurnalis

Jumat, 20 Juni 2025 - 06:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Samarinda – Upaya menekan angka stunting di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Salah satu anggota Komisi IV, Damayanti, menegaskan bahwa penanganan stunting tak cukup hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi harus melibatkan kesadaran kolektif masyarakat.

“Penurunan angka stunting bukan sekadar soal memberi makanan tambahan. Ini soal rutinitas, kesadaran, dan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak sejak dini,” ungkap Damayanti, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, posyandu sebagai fasilitas kesehatan dasar masih sering disepelekan oleh sebagian warga. Padahal, dari tempat itulah tanda-tanda awal gangguan pertumbuhan anak bisa dikenali dan segera ditangani.

“Kalau anak rutin dibawa ke posyandu, risiko stunting bisa ditekan lebih awal. Tapi karena banyak orang tua malas atau tidak paham pentingnya, jadinya anak telat terdeteksi,” jelasnya.

Damayanti juga menyoroti bahwa pengetahuan soal stunting masih belum merata. Ia menilai edukasi harus lebih menyentuh kehidupan sehari-hari, bukan sekadar berupa slogan atau poster.

“Jangan pakai pendekatan terlalu formal. Libatkan tokoh adat, ibu-ibu PKK, atau bahkan remaja masjid agar pesan sampai ke semua lapisan,” sarannya.

Politisi perempuan ini juga menegaskan pentingnya dukungan kebijakan yang serius dari pemerintah daerah, terutama dalam pengalokasian anggaran untuk layanan ibu dan anak.

“Kalau mau generasi kita sehat, negara harus hadir sejak anak-anak masih dalam kandungan. Gizi, air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan itu satu paket,” ucapnya.

Ia pun mendorong adanya intervensi lintas sektor, agar program penurunan stunting tidak hanya berjalan di atas kertas. Menurutnya, kolaborasi antara dinas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan adalah kunci.

“Stunting bukan hanya isu kesehatan. Ini soal masa depan sumber daya manusia kita. Kalau tidak ditangani serius, dampaknya panjang dan luas,” tutup Damayanti.(adv)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Agustus 2025 - 07:46 WIB

Industri Komponen Otomotif Tertekan, PHK Mengiringi Penurunan Penjualan Kendaraan di Indonesia

Selasa, 26 Agustus 2025 - 19:47 WIB

Banyak Laporan Pemilu Tak Tuntas, Bawaslu Kaltim Soroti Lemahnya Kualitas Saksi

Senin, 25 Agustus 2025 - 05:12 WIB

Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Negara dan Dubes RI di Istana Negara

Minggu, 24 Agustus 2025 - 20:29 WIB

Istiqlal Halal Walk 2025 Resmi Dibuka, Menag Tekankan Pentingnya Literasi Halal

Jumat, 22 Agustus 2025 - 11:22 WIB

Immanuel Ebenezer Resmi Dicopot dari Wamenaker Usai Jadi Tersangka Kasus Pemerasan K3

Rabu, 20 Agustus 2025 - 11:15 WIB

Status Tenaga Bakti Rimbawan Kaltim Masih Menggantung, DPRD dan Pemprov Segera Koordinasi dengan Kemenhut

Selasa, 19 Agustus 2025 - 16:16 WIB

Uji Coba QRIS Antarnegara: BI dan PBoC Perkuat Konektivitas Pembayaran Indonesia–China

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:10 WIB

Stok Beras Menipis di Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Minta Distributor Utamakan Pasar Tradisional

Berita Terbaru