Samarinda – Sorot Pandang Darlis pattolongi kembali ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Samarinda. Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sekolah yang dinilainya sangat memprihatinkan. Pasalnya, sejak berdiri 43 tahun lalu di kawasan Rapak Dalam, Loa Janan Ilir, sekolah ini belum pernah sekalipun mendapat bantuan pembangunan dari APBD Kaltim.
“Bukan sekadar bangunan. Ini tentang keadilan. Masa sekolah negeri yang ada di ibu kota provinsi enggak pernah tersentuh dana pembangunan?” kata Darlis, Rabu (19/6/2025).
Menurutnya, kondisi SMAN 4 mencerminkan ketimpangan nyata dalam dunia pendidikan. Di saat beberapa sekolah di pusat kota berdiri megah dengan fasilitas lengkap, SMAN 4 justru masih berkutat dengan ruang kelas yang jauh dari kata layak.
“Di sekolah lain sudah pakai fasilitas modern, ruang ber-AC, lantai dua atau tiga. Di SMAN 4, bangunan seadanya saja susah. Ini ketimpangan yang enggak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Darlis menambahkan, salah satu alasan sekolah ini tak masuk dalam prioritas pembangunan adalah karena lokasinya yang berada di tengah kawasan rawa dan permukiman padat. Tapi menurutnya, kondisi geografis tak seharusnya jadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan pendidikan.
“Kalau memang lahannya rawa, ya sesuaikan teknis pembangunannya. Bangun dengan struktur panggung, bukan diuruk sembarangan. Masalahnya bukan di lahannya, tapi di niat dan keberpihakan,” tegasnya.
Ia berharap agar dalam APBD Perubahan 2025, pembangunan SMAN 4 bisa masuk dalam daftar prioritas. DPRD, kata Darlis, siap mengawal anggaran agar para siswa dan guru di sana bisa mendapat fasilitas yang layak seperti sekolah-sekolah lain.
“Bayangkan, sudah puluhan tahun mereka bertahan di kondisi seperti itu. Ada ratusan siswa dan guru di sana yang layak mendapatkan lingkungan belajar yang lebih baik,” katanya.
Lebih jauh, Darlis mengingatkan bahwa pendidikan adalah hak semua anak, bukan hanya mereka yang bisa masuk sekolah unggulan di pusat kota. Semua sekolah negeri, termasuk yang berada di pinggiran, harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sama.
“Kalau kita mau serius membangun SDM yang unggul, maka jangan pilih-pilih. Pendidikan harus merata, adil, dan menyentuh seluruh masyarakat,” ujarnya. (adv)
