Samarinda — Isu ketimpangan kualitas pendidikan kembali mencuat dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengingatkan bahwa kemajuan dunia pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik sekolah.
Menurutnya, gedung-gedung sekolah yang megah tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas tenaga pendidik serta perencanaan SDM yang matang.
“Kita boleh bangga bangun sekolah di mana-mana, tapi siapa yang mengajar? Banyak guru pensiun, tenaga pengganti belum tersedia. Ini masalah serius yang harus diantisipasi,” ujar Nurhadi, Senin (22/6/2025).
Ia menilai, selama ini pembangunan pendidikan kerap didominasi proyek infrastruktur seperti pembangunan SMA dan SMK. Padahal, tantangan nyata justru berada pada keterbatasan guru, terutama di wilayah luar kota yang sulit dijangkau.
Nurhadi menyoroti bahwa sejumlah daerah di Kaltim menghadapi kekurangan guru produktif, baik untuk mata pelajaran umum maupun kejuruan. Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas minimnya program pelatihan dan regenerasi guru yang menyasar wilayah pinggiran.
“Kalau bicara kualitas, itu bukan soal gedung. Pendidikan itu tentang manusia. Kita butuh strategi serius untuk mencetak dan mendistribusikan guru, bukan hanya bicara kuota bangunan,” jelasnya.
Politisi muda ini mendorong agar Pemerintah Provinsi tidak hanya fokus pada belanja modal untuk sekolah, tetapi juga mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Ia juga mengusulkan agar Pemprov membuat program afirmatif guna menjangkau daerah-daerah terpencil.
Lebih lanjut, Nurhadi menekankan bahwa krisis SDM bukan hanya terjadi di sektor pendidikan, tetapi juga mulai terasa di sektor kesehatan.
“Dua sektor vital ini harus jadi prioritas. Kalau guru dan tenaga medis makin langka, kita sedang menyiapkan bom waktu. Jangan tunggu sampai semua kekurangan baru kita sibuk cari solusi,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan RPJMD kali ini dapat membuka mata seluruh pemangku kebijakan bahwa keberhasilan pembangunan bukan semata-mata soal jumlah proyek, tetapi juga soal siapa yang menjalankan dan menjaga mutu layanan kepada masyarakat.
“Mari kita bicarakan pendidikan secara utuh. Jangan hanya soal gedung sekolah dan fasilitasnya. Kita juga harus pikirkan manusia-manusia yang menghidupinya,” tutup Nurhadi.(adv)
