Samarinda — Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029 mendapat sorotan serius dari DPRD Kaltim. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa dokumen tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan akan menjadi kompas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
“Seringkali dokumen seperti ini dianggap rutinitas. Padahal, dari sinilah semua arah kebijakan dan prioritas pembangunan ditentukan,” ujar Syarifatul, 20 Juni 2025.
Ia menyampaikan bahwa RPJMD harus disusun secara realistis dan berbasis data yang solid, bukan hanya daftar panjang harapan yang sulit diwujudkan. Menurutnya, rencana pembangunan harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kalau tidak dibangun dari data dan kondisi riil, nanti hanya jadi impian yang tak pernah terealisasi. Kita tidak mau seperti itu,” tegas politisi dari Partai Golkar tersebut.
Untuk menyusun dokumen ini secara komprehensif, DPRD akan menjalin kerja sama erat dengan sejumlah instansi dan lembaga seperti Bappeda, BPS, dan Bank Indonesia. Kolaborasi ini penting agar RPJMD memiliki dasar teknokratis yang kuat dan bisa menjawab tantangan aktual, termasuk keterkaitan dengan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kaltim punya beban ganda: membenahi daerahnya sendiri, sekaligus ikut menopang pembangunan IKN. Jadi arah RPJMD harus benar-benar matang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syarifatul menekankan bahwa masalah-masalah mendasar seperti ketimpangan pembangunan, minimnya akses pendidikan berkualitas, hingga ekonomi yang belum stabil di beberapa wilayah, harus masuk dalam prioritas utama RPJMD.
“Jangan sampai dokumen ini hanya sekadar tumpukan kertas tanpa dampak nyata. Kita ingin hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Syarifatul.
Ia memastikan DPRD tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan pembahasan. Menurutnya, kualitas dokumen jauh lebih penting dibanding kecepatan waktu.
“Lebih baik lambat tapi substansial, daripada cepat tapi kosong. Kita ingin RPJMD ini menjawab kebutuhan lapangan, bukan hanya memenuhi ketentuan formal,” tutupnya.(adv)
