SAMARINDA — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Apansyah, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi mengulangi kesalahan pola pembangunan yang timpang.
Ia menyebut DPRD Kaltim akan terus mengawal agar setiap rupiah anggaran pembangunan menyentuh wilayah yang selama ini tertinggal, khususnya daerah pedalaman dan perbatasan.
“Pembangunan yang adil tidak cukup dibuktikan dengan proyek-proyek megah di kota. Masyarakat di desa dan pedalaman juga punya hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang layak,” kata Apansyah, Kamis (24/7/2025).
Politikus Partai Golkar ini menegaskan, Komisi II DPRD Kaltim terus mendorong pemerintah untuk menerapkan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Ia menyoroti bahwa hingga kini masih banyak desa yang belum memiliki akses jalan memadai, bahkan ada yang terisolasi saat musim hujan tiba.
“Ketika jalan rusak, bukan hanya mobilitas terganggu. Perdagangan lumpuh, siswa tidak bisa ke sekolah, dan warga sulit mendapat layanan kesehatan. Ini menyangkut hak dasar warga,” tuturnya.
Apansyah juga menegaskan, DPRD Kaltim tidak menolak proyek-proyek besar seperti Jalan Tol Samarinda–Bontang yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, ia mengingatkan agar proyek semacam itu tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan kebutuhan dasar warga desa.
“Kita tidak anti kemajuan. Tol penting, iya. Tapi jangan sampai jalan di desa-desa tetap seperti kubangan karena tidak tersentuh anggaran. Itu namanya tidak adil,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Apansyah, akan memperketat fungsi pengawasan agar kebijakan pembangunan provinsi benar-benar berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh eksklusif untuk kawasan urban semata.
“Setiap pembangunan yang dirancang harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Bukan sekadar citra proyek besar, tapi menyelesaikan persoalan sehari-hari rakyat,” pungkasnya. (adv)
