SAMARINDA – Target ambisius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk membangun 350 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) terancam sulit tercapai. Sorotan muncul dari kalangan legislatif yang menilai rancangan anggaran yang disusun tidak realistis dan berpotensi menghambat partisipasi swasta.
Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa banyak rekanan kontraktor mempertanyakan kelayakan dana yang dialokasikan untuk membangun unit-unit SPPG. Menurutnya, jika kondisi ini tak segera dievaluasi, pembangunan dapur-dapur layanan gizi bisa tersendat bahkan mandek.
“Kalau anggarannya dianggap tidak masuk akal, siapa yang mau bangun? Pasti mereka pikir-pikir kalau ujungnya rugi,” tegas Darlis, Senin (21/7/2025).
Ia menyebutkan bahwa perhitungan biaya per anak dalam program MBG hanya sebesar Rp15 ribu, dan dari jumlah itu, hanya sekitar Rp5 ribu yang diperbolehkan untuk operasional dan investasi. Angka tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan standar fasilitas dan peralatan yang dipersyaratkan dalam pembangunan SPPG.
Pemerintah Provinsi sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai bentuk percepatan pelaksanaan program MBG. Namun, Darlis menilai langkah tersebut belum menyentuh substansi utama, yakni kesiapan teknis dan keekonomian pembangunan.
“Ini sama saja seperti membangun di atas kertas. Peraturannya ketat, tapi anggarannya minim. Kalau terus begini, target 350 unit bisa jadi hanya sebatas angka,” katanya.
Ia mendesak BGN untuk turun langsung ke lapangan dan menyesuaikan skema anggaran dengan kondisi riil.
Menurutnya, keberhasilan program ini tidak cukup hanya mengandalkan MoU, tetapi harus didukung dengan perhitungan biaya yang masuk akal dan melibatkan sektor swasta secara aktif.
“Program ini bagus, tapi jangan sampai jadi proyek formalitas. BGN harus hadir bukan cuma di dokumen, tapi juga di lapangan,” pungkasnya. (adv)
