Eks Bos Garuda Lolos Seleksi BUMD Kaltim, DPRD Kaltim Angkat Suara

- Jurnalis

Senin, 21 Juli 2025 - 08:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan.

Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan.

SAMARINDA — Nama I Gusti Ngurah Ashkara kembali mencuat setelah lolos dalam seleksi administrasi calon direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur (Kaltim).

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia itu sebelumnya diberhentikan karena tersangkut kasus penyelundupan motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton pada 2019. Kini, wacana keterlibatannya dalam BUMD Kaltim menuai sorotan, termasuk dari DPRD Kaltim.

Anggota DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengaku belum mendapatkan informasi lengkap mengenai proses seleksi tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa meskipun baru tahap administrasi, integritas dan rekam jejak calon harus menjadi perhatian utama.

“Yang pertama saya belum mendalami dan memang belum dapat informasi lebih jauh ya. Nanti kita dengarkan dari panitia seleksi bagaimana mereka duduk persoalan, apalagi ini baru tahap seleksi administrasi,” ujar Firnadi, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, meskipun calon sudah lolos secara administratif, dunia bisnis memiliki standar yang berbeda dibanding politik. Dalam bisnis, kata Firnadi, kepercayaan publik menjadi pondasi utama.

“Kalau di dunia politik, hal seperti ini bisa saja terjadi. Bahkan orang yang tersangkut kasus hukum pun, sepanjang memenuhi syarat, bisa tetap mencalonkan diri. Tapi dunia bisnis itu berbasis kepercayaan, jadi rekam jejak sangat penting,” ucapnya.

Ashkara diberhentikan dari jabatannya sebagai Dirut Garuda pada akhir 2019 setelah terbukti terlibat dalam penyelundupan barang mewah menggunakan pesawat milik negara. Meski tak berlanjut ke proses hukum, kasus tersebut mengundang perhatian luas dan dianggap mencederai integritas kepemimpinan di BUMN.

Firnadi menilai perhatian publik terhadap seleksi ini merupakan indikator bahwa masyarakat semakin kritis terhadap transparansi pengelolaan BUMD. Ia pun mendesak tim seleksi agar benar-benar mempertimbangkan sensitivitas publik dalam proses pemilihan calon direksi.

“Skala dampaknya itu yang harus dihitung. Kita percaya tim seleksi bisa menangkap sensitivitas isu ini dan tetap mengedepankan akuntabilitas,” pungkasnya. (adv)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Oktober 2025 - 18:18 WIB

ITKES Wiyata Husada Samarinda Lahirkan 564 Lulusan Siap Bangun Kesehatan Negeri

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 08:15 WIB

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Selasa, 23 September 2025 - 05:53 WIB

Prabowo di PBB: “Kita Harus Menghentikan Bencana Kemanusiaan di Gaza”

Minggu, 21 September 2025 - 10:18 WIB

Wisuda Pondok Pendawa: Generasi Muda dari Daerah 3T Sukses Tembus Perguruan Tinggi

Kamis, 11 September 2025 - 09:31 WIB

Dukungan Penuh Santri untuk Gus Irfan: Optimisme Baru Tata Kelola Haji dan Umroh

Senin, 8 September 2025 - 17:28 WIB

Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Besar: Lima Jabatan Strategis Diganti dan Kementerian Haji-Umrah Dibentuk

Kamis, 4 September 2025 - 02:04 WIB

Direktur Otorita IKN Muhsin Palinrungi Resmi Ramaikan Bursa Ketua Alumni PMII Kaltim

Rabu, 3 September 2025 - 05:36 WIB

Simposium Nasional Warnai Muswil IKA PMII Kaltim, Fokus pada Tata Kelola Keuangan

Berita Terbaru

Kalimantan Timur

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Sabtu, 4 Okt 2025 - 08:15 WIB