Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mulai menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang tegas dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar akhir pekan lalu di Balikpapan, DPRD menekankan pentingnya hilirisasi dan penanggulangan kemiskinan sebagai fokus utama pembangunan lima tahun ke depan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menyebut bahwa RPJMD kali ini tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas.
Ia menegaskan bahwa penyusunan arah pembangunan harus berpijak pada persoalan riil masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran dan kesenjangan ekonomi di sejumlah daerah.
“RPJMD adalah panduan kolektif kita untuk membawa Kalimantan Timur menuju cita-cita Generasi Emas. Tapi itu tak akan tercapai jika kita masih membiarkan kemiskinan dan pengangguran jadi momok,” tegasnya.
Politikus Golkar itu juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan Ranperda RPJMD tepat waktu, agar seluruh program prioritas bisa segera diimplementasikan di tahun pertama masa jabatan kepala daerah.
Menurut Syarifatul, hilirisasi tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diikuti dengan perencanaan matang dan kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Komunikasi yang baik antara DPRD, OPD, hingga pelaku usaha sangat penting agar RPJMD ini benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar dokumen di rak,” tambahnya.
Isu kemiskinan dan hilirisasi diperkirakan akan terus menjadi bahasan hangat dalam beberapa pekan ke depan, seiring dengan berjalannya proses finalisasi RPJMD. Pansus menargetkan dokumen tersebut rampung sebelum akhir Agustus 2025, agar dapat segera dibahas dan disahkan dalam rapat paripurna. (adv)
