Kekurangan Guru di Pedalaman Kaltim, DPRD Dorong Rekrutmen Lokal dan Insentif Khusus

- Jurnalis

Senin, 28 Juli 2025 - 06:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel. (Humas DPRD Kaltim)

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel. (Humas DPRD Kaltim)

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti persoalan kekosongan tenaga pendidik yang terus terjadi di daerah pedalaman seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Ia menilai, selama sistem rekrutmen masih bergantung pada tenaga dari luar daerah, masalah ini tidak akan pernah tuntas.

“Kita dorong agar rekrutmen guru di wilayah 3T diprioritaskan bagi putra-putri daerah. Mereka punya ikatan emosional yang kuat dan kemungkinan besar akan bertahan lebih lama,” kata Ekti, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, penempatan guru dari luar daerah selama ini kurang berpihak pada keberlanjutan pendidikan di wilayah terpencil. Banyak guru yang hanya bertugas sementara, lalu mengajukan pindah karena alasan kesejahteraan, aksesibilitas, atau fasilitas yang terbatas.

“Kalau guru dari luar, biasanya lima tahun sudah minta pindah. Akhirnya daerah itu bolak-balik kekurangan guru,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Penempatan dokter di daerah terisolasi seringkali gagal dipertahankan karena minimnya peluang penghasilan tambahan.

“Kalau di kota, dokter bisa praktik pribadi. Tapi di Mahakam Ulu? Nggak ada. Hal yang sama terjadi juga pada guru,” ujarnya.

Ekti mendesak agar pemerintah daerah dan pusat segera menyusun kebijakan rekrutmen yang berpihak pada kondisi lokal. Selain memprioritaskan tenaga lokal, ia menekankan pentingnya pemberian insentif khusus agar guru dan tenaga kesehatan bersedia mengabdi lebih lama.

“Kita ingin solusi jangka panjang. Jangan hanya kirim guru, tapi tidak ada jaminan mereka bertahan. Akar masalahnya harus diselesaikan,” tegasnya.

Ia berharap pendekatan berbasis kearifan lokal dan keadilan wilayah menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kalimantan Timur. (adv)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 September 2025 - 05:53 WIB

Prabowo di PBB: “Kita Harus Menghentikan Bencana Kemanusiaan di Gaza”

Minggu, 21 September 2025 - 10:18 WIB

Wisuda Pondok Pendawa: Generasi Muda dari Daerah 3T Sukses Tembus Perguruan Tinggi

Rabu, 10 September 2025 - 09:33 WIB

KPK Menahan Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Tersangka Suap IUP

Senin, 8 September 2025 - 17:28 WIB

Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Besar: Lima Jabatan Strategis Diganti dan Kementerian Haji-Umrah Dibentuk

Selasa, 2 September 2025 - 05:06 WIB

Istighosah Kebangsaan: Mahasiswa Pesantren se-Indonesia Gelar Doa Bersama untuk Perdamaian dan Persatuan Bangsa

Minggu, 31 Agustus 2025 - 17:52 WIB

BCA Minta Maaf atas Gangguan Aplikasi, Layanan Kini Berangsur Normal

Kamis, 28 Agustus 2025 - 07:46 WIB

Industri Komponen Otomotif Tertekan, PHK Mengiringi Penurunan Penjualan Kendaraan di Indonesia

Rabu, 27 Agustus 2025 - 07:51 WIB

Menag Apresiasi Akhmad Fauzin, dari Prestasi Kehumasan Kemenag Kini Emban Amanah Baru di UIN Walisongo

Berita Terbaru

Kalimantan Timur

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Sabtu, 4 Okt 2025 - 08:15 WIB