BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan dasar di daerah, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam rapat kerja yang digelar bersama Dinas Sosial dan jajaran RSUD se-Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (11/7/2025), Komisi IV memfokuskan evaluasi pada capaian kinerja Semester I Tahun Anggaran 2025 serta arah penguatan program strategis ke depan.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, didampingi Sekretaris Komisi, Darlis Pattalongi dan anggota lainnya, menyampaikan apresiasi terhadap progres kinerja RSUD yang dinilai menunjukkan peningkatan positif. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan indikator bahwa layanan publik, khususnya sektor kesehatan, semakin responsif dan berorientasi pada mutu. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang profesional sebagai fondasi utama pelayanan. “Pelaksanaan SOP yang baik adalah fondasi utama dalam menjaga mutu layanan dan membangun kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Komisi IV juga mendorong RSUD agar lebih aktif melibatkan pemangku kepentingan dalam penganggaran dan peningkatan layanan. Salah satu rekomendasi strategis yang disampaikan adalah menjalin kemitraan dengan sektor swasta, khususnya dalam penyediaan alat kesehatan modern, pelatihan tenaga medis, hingga penguatan sistem informasi rumah sakit. Sinergi lintas sektor ini dinilai dapat mempercepat akreditasi rumah sakit dan meningkatkan efisiensi serta inovasi pelayanan.
Anggota Komisi IV, Agusriyansyah Ridwan, menambahkan bahwa realisasi anggaran APBD dan BLUD hingga pertengahan tahun ini berada dalam jalur yang tepat, dengan rata-rata capaian sekitar 50 persen. Ia mendorong seluruh direktur RSUD agar segera menyusun skala prioritas terhadap 13 standar layanan rumah sakit. “Kita minta masing-masing direktur membuat klasifikasi dan prioritas pelayanan yang ada. Ini penting dalam menekan angka kematian dan meningkatkan kualitas layanan rumah sakit kita,” jelasnya.
Sementara itu, dalam sesi sebelumnya yang melibatkan Dinas Sosial, Komisi IV turut mengangkat Program Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret dalam menangani kemiskinan ekstrem di Kaltim. Dengan dukungan dana APBN dan sinergi antar-lembaga, program ini dirancang agar anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan secara gratis dan inklusif. Komisi IV menekankan pentingnya pendekatan aktif atau jemput bola dalam menjangkau kelompok rentan, bukan sekadar menunggu.
Melalui dua sektor kunci ini—pendidikan dan kesehatan—Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, efisien, dan bermartabat. Evaluasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan sistem pelayanan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang. (adv)
