Krisis Air Bersih Balikpapan Tak Kunjung Usai, DPRD Kaltim Desak Terobosan Strategis

- Jurnalis

Sabtu, 26 Juli 2025 - 06:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti.

SAMARINDA – Persoalan air bersih yang terus membayangi warga Kota Balikpapan kembali menuai sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menilai krisis ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi konkret.

“Sampai hari ini Balikpapan masih kekurangan air bersih. Ini masalah mendasar yang tak kunjung tuntas. Kalau tidak segera ditangani, akan terus menghambat pertumbuhan kota,” kata Damayanti, Sabtu (26/7/2025).

Menurutnya, lonjakan penduduk dan urbanisasi memperparah situasi. Ketersediaan air bersih tak sebanding dengan kebutuhan harian masyarakat, dan ini menjadi ancaman bagi kesejahteraan serta arah pembangunan kota.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan Sungai Wain sebagai sumber air baku. Namun, sungai tersebut berada di kawasan hutan lindung, sehingga proses pemanfaatannya terkendala izin dan regulasi lingkungan.

“Masalah utamanya adalah izin. Sungai Wain berada di kawasan hutan lindung, jadi upaya pemanfaatannya terhambat aturan,” jelas legislator dari Fraksi PKB itu.

Ia menyadari dilema antara pelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun menurutnya, krisis ini tak bisa terus dibiarkan tanpa langkah kompromi.

“Kita butuh air, tapi kita juga harus jaga lingkungan. Harus ada kebijakan yang cerdas, kompromi yang saling menguntungkan,” tegas Damayanti.

Untuk itu, ia mendorong adanya kerja sama lintas sektor antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Balikpapan, dan kementerian terkait seperti KLHK. Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci keberhasilan mengatasi krisis ini.

“Perlu sinergi yang nyata. Sungai Wain bisa tetap dijaga kelestariannya, tapi juga dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi hak dasar masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Oktober 2025 - 18:18 WIB

ITKES Wiyata Husada Samarinda Lahirkan 564 Lulusan Siap Bangun Kesehatan Negeri

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 08:15 WIB

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Selasa, 23 September 2025 - 05:53 WIB

Prabowo di PBB: “Kita Harus Menghentikan Bencana Kemanusiaan di Gaza”

Minggu, 21 September 2025 - 10:18 WIB

Wisuda Pondok Pendawa: Generasi Muda dari Daerah 3T Sukses Tembus Perguruan Tinggi

Kamis, 11 September 2025 - 09:31 WIB

Dukungan Penuh Santri untuk Gus Irfan: Optimisme Baru Tata Kelola Haji dan Umroh

Senin, 8 September 2025 - 17:28 WIB

Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Besar: Lima Jabatan Strategis Diganti dan Kementerian Haji-Umrah Dibentuk

Kamis, 4 September 2025 - 02:04 WIB

Direktur Otorita IKN Muhsin Palinrungi Resmi Ramaikan Bursa Ketua Alumni PMII Kaltim

Rabu, 3 September 2025 - 05:36 WIB

Simposium Nasional Warnai Muswil IKA PMII Kaltim, Fokus pada Tata Kelola Keuangan

Berita Terbaru

Kalimantan Timur

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Sabtu, 4 Okt 2025 - 08:15 WIB