Pansus DPRD Kaltim Bahas Tata Kelola Pemerintahan Profesional dalam RDP RPJMD

- Jurnalis

Senin, 28 Juli 2025 - 06:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Samarinda — Dalam lanjutan rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah perangkat daerah pada 11 Juli 2025, bertempat di Gedung DPRD Kaltim.

Fokus pembahasan kali ini adalah penajaman misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam aspek tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. RDP dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda, Biro Pemerintahan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Pansus, Dr. Hj. Syarifatul Syadiah, dalam keterangannya menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi pembangunan lima tahun ke depan.

“Kami ingin memastikan bahwa RPJMD ini tidak hanya bicara soal pembangunan fisik, tetapi juga pembenahan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melayani,” tegasnya.

Dalam forum ini, berbagai isu dibahas, mulai dari peningkatan kualitas aparatur sipil negara, reformasi birokrasi, hingga percepatan transformasi digital layanan publik di lingkungan pemerintah provinsi.

Anggota Pansus dari Fraksi Demokrat-P3, Hj. Nur Hadi, SH, MH, menyoroti pentingnya RPJMD memuat indikator yang jelas terkait efektivitas pelayanan publik dan penegakan nilai integritas di semua lini pemerintahan.

“Harus ada ukuran yang konkret tentang bagaimana pelayanan publik membaik, bagaimana ASN bertindak profesional, dan bagaimana pengawasan internal diperkuat,” ujarnya.

RDP ini juga menyepakati bahwa sistem informasi pemerintahan dan pemberdayaan desa harus menjadi bagian dari strategi besar tata kelola daerah ke depan, terutama dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Hasil dari RDP ini akan diintegrasikan ke dalam dokumen final RPJMD yang sedang disusun dan akan menjadi salah satu dasar evaluasi kinerja pemerintahan selama periode 2025–2029.(adv)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Oktober 2025 - 18:18 WIB

ITKES Wiyata Husada Samarinda Lahirkan 564 Lulusan Siap Bangun Kesehatan Negeri

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 08:15 WIB

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Selasa, 23 September 2025 - 05:53 WIB

Prabowo di PBB: “Kita Harus Menghentikan Bencana Kemanusiaan di Gaza”

Minggu, 21 September 2025 - 10:18 WIB

Wisuda Pondok Pendawa: Generasi Muda dari Daerah 3T Sukses Tembus Perguruan Tinggi

Kamis, 11 September 2025 - 09:31 WIB

Dukungan Penuh Santri untuk Gus Irfan: Optimisme Baru Tata Kelola Haji dan Umroh

Senin, 8 September 2025 - 17:28 WIB

Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Besar: Lima Jabatan Strategis Diganti dan Kementerian Haji-Umrah Dibentuk

Kamis, 4 September 2025 - 02:04 WIB

Direktur Otorita IKN Muhsin Palinrungi Resmi Ramaikan Bursa Ketua Alumni PMII Kaltim

Rabu, 3 September 2025 - 05:36 WIB

Simposium Nasional Warnai Muswil IKA PMII Kaltim, Fokus pada Tata Kelola Keuangan

Berita Terbaru

Kalimantan Timur

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Sabtu, 4 Okt 2025 - 08:15 WIB