SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme di lembaga legislatif, di tengah kenyataan bahwa anggota DPRD berasal dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sangat beragam.
Menurut politisi Partai Golkar ini, keberagaman tersebut merupakan kekayaan sekaligus tantangan tersendiri dalam memastikan DPRD tetap kredibel dan bekerja sesuai fungsinya.
“Fungsi DPRD itu tiga: pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Tapi semua kembali pada kualitas orang-orang yang duduk di sana,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
Sarkowi mengakui bahwa tidak semua wakil rakyat memiliki bekal yang memadai dalam hal kebijakan publik atau penganggaran. Ada yang datang dari dunia aktivisme, ada yang berpengalaman politik, namun ada pula yang baru pertama kali masuk ke dunia legislatif.
“Kita realistis saja. Ada yang lulusan SMA, ada sarjana hukum, kemampuan tentu berbeda,” katanya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa keragaman latar belakang tidak boleh menjadi alasan melemahkan integritas lembaga. DPRD tetap bekerja berdasarkan aturan, termasuk tata tertib dan kode etik yang diawasi Badan Kehormatan (BK).
“Kalau ada pelanggaran, BK yang bertindak. Ini penting agar lembaga tetap dihormati,” tegasnya.
Sarkowi merujuk pada proses etik yang kini sedang berjalan terhadap dua anggota DPRD yang dilaporkan karena insiden dalam rapat dengar pendapat bersama pegawai RS Haji Darjat. Ia menilai, proses harus dihormati dan tidak digiring ke opini liar.
“DPRD bukan lembaga anti kritik. Tapi kita juga punya prosedur. Jangan sembarang menuduh, apalagi menyangkut profesi orang lain,” ucapnya.
Ia mengajak publik untuk terus mengawasi kinerja DPRD secara sehat dan bertanggung jawab. Menurutnya, partisipasi masyarakat justru menjadi bagian penting dari perbaikan kinerja legislatif.
“Masyarakat silakan awasi kami, kritik kami. Tapi pahami juga bahwa semua ada mekanismenya. Jangan sampai niat baik berubah jadi salah paham,” pungkasnya. (adv)
