Akses Jalan Ujoh Bilang–Long Apari Belum Maksimal, DPRD Kaltim Soroti Lambannya Progres Pembangunan

- Jurnalis

Jumat, 1 Agustus 2025 - 09:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel. (ist)

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel. (ist)

SAMARINDA – Pembangunan akses jalan darat dari Ujoh Bilang menuju Long Pahangai hingga Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih terkendala dan belum menunjukkan progres signifikan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, saat menanggapi lambannya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tersebut.

“Kalau terkait jalan dari Ujoh Bilang ke Long Pahangai sampai Long Apari itu lumayan panjang, sekitar 250 kilometer. Jalan ini sebenarnya pembukaannya sudah ada, tapi belum maksimal,” ungkap Ekti, belum lama ini.

Ekti menjelaskan, pembangunan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui pendanaan APBN. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Gubernur disebut telah berulang kali mendorong percepatan pembangunannya.

“Kalau kita dari provinsi, Pak Gubernur sudah beberapa kali tanyakan solusinya. Tapi kalau solusi paling cepat saat ini ya subsidi saja dulu,” tambahnya.

Selain itu, menurut Ekti, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga memiliki tanggung jawab dalam menindaklanjuti pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Ia mengungkapkan, anggaran lanjutan melalui APBD Perubahan sudah disiapkan, namun belum bisa direalisasikan karena belum disahkan secara resmi.

“Kalau di Mahulu saya tanya, ya sudah ada anggarannya di perubahan. Paling perubahannya belum pengesahan aja deh. Tapi memang di birokrasi kita ini, meskipun uangnya ada, kalau belum ada pengesahan, orang enggak mau langsung kerja,” jelasnya.

Ia pun menekankan pentingnya komitmen dan koordinasi lintas pemerintah, agar hambatan administratif tak terus menjadi alasan tertundanya pembangunan yang sangat dinanti masyarakat di pedalaman dan wilayah perbatasan. (adv)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Oktober 2025 - 18:18 WIB

ITKES Wiyata Husada Samarinda Lahirkan 564 Lulusan Siap Bangun Kesehatan Negeri

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 08:15 WIB

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Selasa, 23 September 2025 - 05:53 WIB

Prabowo di PBB: “Kita Harus Menghentikan Bencana Kemanusiaan di Gaza”

Minggu, 21 September 2025 - 10:18 WIB

Wisuda Pondok Pendawa: Generasi Muda dari Daerah 3T Sukses Tembus Perguruan Tinggi

Kamis, 11 September 2025 - 09:31 WIB

Dukungan Penuh Santri untuk Gus Irfan: Optimisme Baru Tata Kelola Haji dan Umroh

Senin, 8 September 2025 - 17:28 WIB

Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Besar: Lima Jabatan Strategis Diganti dan Kementerian Haji-Umrah Dibentuk

Kamis, 4 September 2025 - 02:04 WIB

Direktur Otorita IKN Muhsin Palinrungi Resmi Ramaikan Bursa Ketua Alumni PMII Kaltim

Rabu, 3 September 2025 - 05:36 WIB

Simposium Nasional Warnai Muswil IKA PMII Kaltim, Fokus pada Tata Kelola Keuangan

Berita Terbaru

Kalimantan Timur

Defisit Anggaran, PMII Diskusikan DBH Kaltim

Sabtu, 4 Okt 2025 - 08:15 WIB