Akses Jalan Ujoh Bilang–Long Apari Belum Maksimal, DPRD Kaltim Soroti Lambannya Progres Pembangunan

- Jurnalis

Jumat, 1 Agustus 2025 - 09:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel. (ist)

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel. (ist)

SAMARINDA – Pembangunan akses jalan darat dari Ujoh Bilang menuju Long Pahangai hingga Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih terkendala dan belum menunjukkan progres signifikan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, saat menanggapi lambannya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tersebut.

“Kalau terkait jalan dari Ujoh Bilang ke Long Pahangai sampai Long Apari itu lumayan panjang, sekitar 250 kilometer. Jalan ini sebenarnya pembukaannya sudah ada, tapi belum maksimal,” ungkap Ekti, belum lama ini.

Ekti menjelaskan, pembangunan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui pendanaan APBN. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Gubernur disebut telah berulang kali mendorong percepatan pembangunannya.

“Kalau kita dari provinsi, Pak Gubernur sudah beberapa kali tanyakan solusinya. Tapi kalau solusi paling cepat saat ini ya subsidi saja dulu,” tambahnya.

Selain itu, menurut Ekti, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga memiliki tanggung jawab dalam menindaklanjuti pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Ia mengungkapkan, anggaran lanjutan melalui APBD Perubahan sudah disiapkan, namun belum bisa direalisasikan karena belum disahkan secara resmi.

“Kalau di Mahulu saya tanya, ya sudah ada anggarannya di perubahan. Paling perubahannya belum pengesahan aja deh. Tapi memang di birokrasi kita ini, meskipun uangnya ada, kalau belum ada pengesahan, orang enggak mau langsung kerja,” jelasnya.

Ia pun menekankan pentingnya komitmen dan koordinasi lintas pemerintah, agar hambatan administratif tak terus menjadi alasan tertundanya pembangunan yang sangat dinanti masyarakat di pedalaman dan wilayah perbatasan. (adv)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Agustus 2025 - 10:16 WIB

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal

Selasa, 5 Agustus 2025 - 10:14 WIB

DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun

Senin, 4 Agustus 2025 - 11:24 WIB

Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah

Senin, 4 Agustus 2025 - 11:22 WIB

Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal

Senin, 4 Agustus 2025 - 11:20 WIB

DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif

Senin, 4 Agustus 2025 - 11:17 WIB

DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan

Senin, 4 Agustus 2025 - 10:02 WIB

DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih

Senin, 4 Agustus 2025 - 10:01 WIB

Mediasi Tapal Batas Bontang–Kutim Makin Mengemuka, DPRD Kaltim Desak Penyelesaian Pro-Rakyat

Berita Terbaru