Samarinda – Alih-alih bicara target medali atau strategi pertandingan, DPRD Kalimantan Timur justru menyoroti fondasi yang kerap diabaikan: kepengurusan cabang olahraga yang amburadul. Menjelang PON 2028, perhatian Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, tertuju pada lemahnya struktur organisasi yang dinilainya menjadi akar masalah minimnya prestasi atlet daerah.
“Seringkali kita hanya fokus pada atlet atau pelatih, padahal struktur organisasi yang lemah justru menjadi pangkal dari banyak persoalan pembinaan olahraga kita,” ujar Sapto saat ditemui di Samarinda.
Ia menyebut, dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, hanya sebagian yang memiliki kepengurusan cabang olahraga (cabor) yang aktif dan berjalan dengan baik. Sisanya masih stagnan, bahkan ada yang belum memiliki struktur pengurus sama sekali. Kondisi ini, menurutnya, menghambat proses identifikasi dan pembinaan bakat-bakat potensial di daerah.
“Kalau organisasi saja tidak aktif, bagaimana mau mengelola atlet? Pembinaan jadi tidak berkesinambungan, dan kita kehilangan banyak potensi,” lanjutnya.
Sapto mencontohkan kasus pergantian kepengurusan yang terlalu sering di beberapa cabor, seperti Kurash, yang dalam tiga tahun mengalami tiga kali pergantian pengurus. Hal ini membuat arah program tidak konsisten dan atlet kehilangan kepastian soal pelatihan dan agenda kompetisi.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti minimnya sinergi antara pemerintah daerah, KONI, dan pengurus cabor dalam membangun sistem pembinaan jangka panjang. Menurutnya, setiap elemen harus saling menopang, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Jangan sampai menjelang PON baru sibuk persiapan. Pembinaan harusnya dilakukan sejak sekarang, dimulai dari penataan organisasi, lalu perencanaan yang matang soal program latihan, kompetisi, dan anggaran,” tegas Sapto.
Sapto pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan seluruh cabor di Kaltim, sekaligus memetakan cabor unggulan yang bisa menjadi andalan provinsi di ajang nasional mendatang. Ia menegaskan bahwa DPRD siap memfasilitasi ruang konsolidasi antara cabor, KONI, dan Dispora, agar arah pembangunan olahraga lebih terarah dan berkelanjutan.
“PON 2028 harus kita jadikan momentum pembenahan total. Bukan hanya soal target medali, tapi bagaimana kita menyiapkan sistem olahraga daerah yang profesional, transparan, dan tahan uji,” tutupnya. (adv)
