SAMARINDA – Isu penggunaan jalan hauling bersama di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan, menyusul banyaknya kecelakaan yang melibatkan kendaraan tambang di jalan umum. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menegaskan pentingnya regulasi tegas untuk melindungi keselamatan warga dan menjaga stabilitas sosial di wilayah tambang.
Menurut Yenni, kondisi jalan umum yang selama ini digunakan untuk hauling batu bara di kawasan Muara Komam, terutama sekitar Desa Muara Langon dan Muara Kate, sudah tidak layak dan sangat rawan kecelakaan.
“Sudah cukup banyak kejadian. Terakhir, seorang guru jadi korban. Ini alarm keras,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (30/7/2025).
“Saya sepenuhnya mendukung, asalkan ada regulasi yang jelas. Jangan sampai membuka celah baru untuk konflik. Ini harus serius, bukan sekadar wacana,” lanjut Yenni.
Yenni menegaskan bahwa persoalan jalan hauling tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut mata pencaharian para sopir dan pekerja tambang. Penutupan jalan atau konflik antar perusahaan bisa langsung berdampak pada penghasilan mereka.
“Demo itu bukan hanya dari warga, tapi juga para sopir yang terancam tak bisa bekerja kalau jalan ditutup. Ini menyangkut urusan dapur,” tambahnya.
Ia menilai penggunaan jalan hauling secara kolektif dapat menurunkan risiko kecelakaan dan meminimalkan konflik horizontal di masyarakat. “Kalau semua perusahaan pakai jalan masing-masing, konflik terus. Tapi kalau pakai bareng, lebih tertib, warga juga tenang,” jelasnya.
Yenni pun mendesak agar Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat segera merumuskan kebijakan afirmatif. Ia mendorong lahirnya kesepakatan bersama antara seluruh pemangku kepentingan dengan pemerintah sebagai fasilitator aktif.
“Pemerintah harus turun tangan langsung. Ini bukan hanya soal jalan, tapi soal keselamatan warga dan kepastian usaha. Jangan cuma jadi penonton,” tutupnya. (adv)
