Populasi Pesut Mahakam Terancam, DPRD Kaltim Minta Pengawasan Diperketat

- Jurnalis

Jumat, 25 Juli 2025 - 11:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry. (Humas DPRD Kaltim)

Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry. (Humas DPRD Kaltim)

SAMARINDA – Kekhawatiran terhadap nasib Pesut Mahakam kembali mencuat. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyoroti menurunnya populasi mamalia air endemik Sungai Mahakam yang kini diperkirakan hanya tersisa sekitar 60 ekor.

Politisi dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini menilai, berbagai aktivitas manusia seperti lalu lintas kapal, pencemaran air, hingga praktik perikanan ilegal semakin menekan kelangsungan hidup pesut.

“Pesut Mahakam sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Suara mesin kapal dan limbah industri memberi tekanan besar. Mereka menjauh dari habitatnya dan kesulitan mencari makan maupun berkembang biak,” ujar Sarkowi saat ditemui di Samarinda.

Ia juga menyesalkan masih maraknya penggunaan alat tangkap ikan yang merusak, seperti setrum dan bahan peledak, yang justru memperburuk kondisi ekosistem sungai.

Menurut Sarkowi, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas di perairan Mahakam menjadi faktor utama penyusutan populasi pesut yang kini masuk dalam kategori spesies terancam punah.

“Kalau ini terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, saya khawatir pesut Mahakam akan benar-benar punah dari perairan kita. Aturan memang sudah ada, tapi di lapangan pengawasannya masih lemah,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dan instansi terkait lebih serius dalam mengontrol kegiatan di sungai serta memperkuat edukasi kepada masyarakat, agar keberadaan pesut Mahakam tetap terjaga untuk generasi mendatang. (adv)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Agustus 2025 - 07:46 WIB

Industri Komponen Otomotif Tertekan, PHK Mengiringi Penurunan Penjualan Kendaraan di Indonesia

Selasa, 26 Agustus 2025 - 19:47 WIB

Banyak Laporan Pemilu Tak Tuntas, Bawaslu Kaltim Soroti Lemahnya Kualitas Saksi

Senin, 25 Agustus 2025 - 05:12 WIB

Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Negara dan Dubes RI di Istana Negara

Minggu, 24 Agustus 2025 - 20:29 WIB

Istiqlal Halal Walk 2025 Resmi Dibuka, Menag Tekankan Pentingnya Literasi Halal

Jumat, 22 Agustus 2025 - 11:22 WIB

Immanuel Ebenezer Resmi Dicopot dari Wamenaker Usai Jadi Tersangka Kasus Pemerasan K3

Rabu, 20 Agustus 2025 - 11:15 WIB

Status Tenaga Bakti Rimbawan Kaltim Masih Menggantung, DPRD dan Pemprov Segera Koordinasi dengan Kemenhut

Selasa, 19 Agustus 2025 - 16:16 WIB

Uji Coba QRIS Antarnegara: BI dan PBoC Perkuat Konektivitas Pembayaran Indonesia–China

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:10 WIB

Stok Beras Menipis di Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Minta Distributor Utamakan Pasar Tradisional

Berita Terbaru