Ekti Imanuel Soroti Kesenjangan Akses Sekolah Negeri di Kaltim

- Jurnalis

Sabtu, 26 Juli 2025 - 05:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel. (Humas DPRD Kaltim)

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel. (Humas DPRD Kaltim)

SAMARINDA– Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti belum meratanya akses pendidikan di wilayah Benua Etam. Ia menilai dua daerah strategis, yakni Kota Balikpapan dan Kabupaten Mahakam Ulu, masih mengalami keterbatasan fasilitas sekolah negeri yang cukup serius.

“Dengan jumlah penduduk Balikpapan yang hampir 800 ribu, kapasitas sekolah negeri masih jauh dari ideal,” ujar Ekti, Sabtu (26/7/2025).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, ketimpangan jumlah sekolah antarwilayah tak hanya berdampak pada daya tampung siswa, tetapi juga menyangkut keadilan dalam akses pendidikan. Ia membandingkan situasi Balikpapan dengan Kutai Timur, yang dinilai lebih siap secara infrastruktur.

Ekti juga menyoroti kondisi di Mahakam Ulu, kabupaten perbatasan yang hingga kini belum memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri.

“Bahkan di Ujoh Bilang, pusat kabupatennya, belum ada SMK negeri. Ini jelas menjadi persoalan besar bagi pengembangan SDM di daerah perbatasan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan semakin memperdalam kesenjangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah.

Menurutnya, pembangunan unit sekolah baru harus menjadi prioritas dalam rencana kerja dan penganggaran Pemprov Kaltim ke depan.

“Kalau kita ingin SDM Kaltim siap bersaing dan mendukung IKN, akses pendidikan harus merata. Semua daerah perlu punya titik berangkat yang setara,” tandasnya. (adv)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Agustus 2025 - 07:46 WIB

Industri Komponen Otomotif Tertekan, PHK Mengiringi Penurunan Penjualan Kendaraan di Indonesia

Selasa, 26 Agustus 2025 - 19:47 WIB

Banyak Laporan Pemilu Tak Tuntas, Bawaslu Kaltim Soroti Lemahnya Kualitas Saksi

Senin, 25 Agustus 2025 - 05:12 WIB

Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Negara dan Dubes RI di Istana Negara

Minggu, 24 Agustus 2025 - 20:29 WIB

Istiqlal Halal Walk 2025 Resmi Dibuka, Menag Tekankan Pentingnya Literasi Halal

Jumat, 22 Agustus 2025 - 11:22 WIB

Immanuel Ebenezer Resmi Dicopot dari Wamenaker Usai Jadi Tersangka Kasus Pemerasan K3

Rabu, 20 Agustus 2025 - 11:15 WIB

Status Tenaga Bakti Rimbawan Kaltim Masih Menggantung, DPRD dan Pemprov Segera Koordinasi dengan Kemenhut

Selasa, 19 Agustus 2025 - 16:16 WIB

Uji Coba QRIS Antarnegara: BI dan PBoC Perkuat Konektivitas Pembayaran Indonesia–China

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:10 WIB

Stok Beras Menipis di Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Minta Distributor Utamakan Pasar Tradisional

Berita Terbaru