Krisis Air Bersih Balikpapan Tak Kunjung Usai, DPRD Kaltim Desak Terobosan Strategis

- Jurnalis

Sabtu, 26 Juli 2025 - 06:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti.

SAMARINDA – Persoalan air bersih yang terus membayangi warga Kota Balikpapan kembali menuai sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menilai krisis ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi konkret.

“Sampai hari ini Balikpapan masih kekurangan air bersih. Ini masalah mendasar yang tak kunjung tuntas. Kalau tidak segera ditangani, akan terus menghambat pertumbuhan kota,” kata Damayanti, Sabtu (26/7/2025).

Menurutnya, lonjakan penduduk dan urbanisasi memperparah situasi. Ketersediaan air bersih tak sebanding dengan kebutuhan harian masyarakat, dan ini menjadi ancaman bagi kesejahteraan serta arah pembangunan kota.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan Sungai Wain sebagai sumber air baku. Namun, sungai tersebut berada di kawasan hutan lindung, sehingga proses pemanfaatannya terkendala izin dan regulasi lingkungan.

“Masalah utamanya adalah izin. Sungai Wain berada di kawasan hutan lindung, jadi upaya pemanfaatannya terhambat aturan,” jelas legislator dari Fraksi PKB itu.

Ia menyadari dilema antara pelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun menurutnya, krisis ini tak bisa terus dibiarkan tanpa langkah kompromi.

“Kita butuh air, tapi kita juga harus jaga lingkungan. Harus ada kebijakan yang cerdas, kompromi yang saling menguntungkan,” tegas Damayanti.

Untuk itu, ia mendorong adanya kerja sama lintas sektor antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Balikpapan, dan kementerian terkait seperti KLHK. Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci keberhasilan mengatasi krisis ini.

“Perlu sinergi yang nyata. Sungai Wain bisa tetap dijaga kelestariannya, tapi juga dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi hak dasar masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Minta Pengelolaan Pulau Kakaban Libatkan Masyarakat Sejak Awal
DPRD Kaltim Soroti Potensi Tergusurnya Sekolah Swasta dalam Skema Pendidikan Gratis 12 Tahun
Sigit Soroti Rumitnya Administrasi Publik: Dari Pajak Kendaraan hingga Legalitas Tanah
Syarifatul Sya’diah Dorong CSR Tambang Fokus Kembangkan UMKM Lokal
DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Limbah Sawit Diusulkan Jadi Pakan Alternatif
DPRD Kaltim Soroti Lambannya Sertifikasi Tanah, Salehuddin: Tak Bisa Biarkan Warga Terjebak Ketidakpastian Hukum
DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan: Penopang Ekonomi Pedalaman yang Terabaikan
DPRD Kaltim Wanti-Wanti Risiko Penyelewengan Dana Besar Koperasi Merah Putih
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Agustus 2025 - 07:46 WIB

Industri Komponen Otomotif Tertekan, PHK Mengiringi Penurunan Penjualan Kendaraan di Indonesia

Selasa, 26 Agustus 2025 - 19:47 WIB

Banyak Laporan Pemilu Tak Tuntas, Bawaslu Kaltim Soroti Lemahnya Kualitas Saksi

Senin, 25 Agustus 2025 - 05:12 WIB

Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Negara dan Dubes RI di Istana Negara

Minggu, 24 Agustus 2025 - 20:29 WIB

Istiqlal Halal Walk 2025 Resmi Dibuka, Menag Tekankan Pentingnya Literasi Halal

Jumat, 22 Agustus 2025 - 11:22 WIB

Immanuel Ebenezer Resmi Dicopot dari Wamenaker Usai Jadi Tersangka Kasus Pemerasan K3

Rabu, 20 Agustus 2025 - 11:15 WIB

Status Tenaga Bakti Rimbawan Kaltim Masih Menggantung, DPRD dan Pemprov Segera Koordinasi dengan Kemenhut

Selasa, 19 Agustus 2025 - 16:16 WIB

Uji Coba QRIS Antarnegara: BI dan PBoC Perkuat Konektivitas Pembayaran Indonesia–China

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:10 WIB

Stok Beras Menipis di Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Minta Distributor Utamakan Pasar Tradisional

Berita Terbaru