SAMARINDA – Di tengah catatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang impresif sepanjang 2024, DPRD Kaltim mengingatkan bahwa angka-angka makro tak selalu sejalan dengan kondisi riil masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi Kaltim tercatat mencapai 6,17 persen, melampaui rata-rata nasional. Anggota DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menyebut bahwa capaian itu menyimpan ironi.
“Di satu sisi, ada daerah seperti Penajam Paser Utara yang tumbuh hingga 30 persen. Tapi di sisi lain, Bontang justru mengalami kontraksi,” ungkapnya, Minggu (27/7/2025).
Menurut Agus, ketimpangan pertumbuhan antarwilayah menjadi ancaman serius terhadap keadilan sosial dan daya saing Kaltim ke depan. Pansus pun mendorong agar pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tapi juga memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan.
Hal serupa terjadi pada indikator kemiskinan. Meski secara statistik angka kemiskinan menurun dari 6,11 menjadi 5,78 persen, kualitas hidup warga miskin justru memburuk. Peningkatan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menunjukkan semakin beratnya beban hidup kelompok prasejahtera.
“Ini paradoks. Angka kemiskinan memang turun, tapi jurang sosial di antara warga miskin makin dalam. Ada ketimpangan dalam ketimpangan,” ujar Agus.
Enam kabupaten/kota tercatat memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi, dengan Mahakam Ulu di posisi tertinggi mencapai 10,75 persen. Ketimpangan juga lebih terasa di wilayah perkotaan, tercermin dari Indeks Gini yang tinggi, menandakan distribusi pendapatan yang tak merata.
Pansus pun mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan harus menyentuh akar persoalan sosial dan berbasis data yang akurat. “Tanpa intervensi yang tepat, kita hanya menghias angka, bukan menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Selain itu, meskipun inflasi Kaltim tergolong rendah (1,47 persen), distribusinya tidak merata. Kabupaten Berau mencatat inflasi tertinggi, sementara Balikpapan terendah. Hal ini dinilai mencerminkan lemahnya infrastruktur distribusi dan belum terbangunnya sistem logistik yang efisien antarwilayah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi memperkuat konektivitas, meningkatkan produksi lokal bahan pokok, dan membangun sistem pemantauan harga yang lebih responsif.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi statistik. Ia harus menjadi alat untuk menyatukan dan memperkuat seluruh wilayah,” pungkas Agus. (adv)
