SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi menilai keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, BUMD seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengurangi ketergantungan fiskal daerah pada sektor migas dan batu bara.
“BUMD seharusnya menjadi lokomotif utama menciptakan sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan. Sayangnya, realisasinya belum tampak. Kontribusi mereka terhadap PAD masih sangat minim,” ujar Subandi.
Ia menilai, sebagian besar BUMD di Kaltim belum mampu menunjukkan kinerja optimal. Banyak yang tidak bisa menyetor dividen secara memadai, bahkan belum berdampak langsung pada penguatan ekonomi daerah, khususnya di sektor riil.
Subandi mengingatkan bahwa ketergantungan Kaltim terhadap sektor ekstraktif seperti batu bara dan migas sangat berisiko untuk masa depan keuangan daerah. Jika tidak segera diimbangi dengan penguatan sektor lain, Kaltim berpotensi mengalami tekanan fiskal ketika sumber daya alam tak lagi mendukung.
“BUMD ini semestinya jadi alat strategis untuk membuka ruang diversifikasi ekonomi, apalagi di sektor produktif non-migas,” tambahnya.
Dirinya mendesak agar evaluasi terhadap kinerja BUMD dilakukan secara serius, termasuk meninjau ulang model bisnis dan arah investasi mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang Kaltim. (adv)
