SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat surplus pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2024. Namun, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra Andi Muhammad Afif Raihan Harun menilai angka tersebut belum mencerminkan kemajuan yang merata di daerah. Ketimpangan wilayah dan tingginya angka pengangguran justru memperlihatkan rapuhnya fondasi kesejahteraan masyarakat.
“Distribusi kesejahteraan masih timpang. Kota besar berkembang pesat, tapi pedalaman dan pesisir tertinggal,” kata Afif.
Data indeks gini Kaltim tercatat sebesar 0,321 secara agregat. Namun, ketimpangan lebih terasa di wilayah perkotaan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kaltim mencapai 5,14 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,91 persen, dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan.
“Ironis. Kaltim menyumbang hampir setengah dari PDRB Kalimantan, tapi justru punya tingkat pengangguran tertinggi. Ini butuh solusi konkret untuk menyerap tenaga kerja,” tegasnya.
Gerindra juga menyoroti lemahnya realisasi pendapatan daerah dari sumber lain yang sah, yang baru mencapai 72,2 persen dari target Rp202,4 miliar. Salah satu penyebabnya, menurut mereka, adalah kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum optimal.
“Beberapa BUMD masih merugi. Pemerintah perlu terbuka soal langkah perbaikan, karena ini menyangkut kemandirian fiskal jangka panjang,” ujarnya.
Meski pendapatan transfer daerah tercatat sebesar Rp11,69 triliun atau 106,2 persen dari target, ketergantungan terhadap dana pusat dinilai masih terlalu besar dibanding kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dirinya juga menyinggung anggaran pendidikan yang sudah memenuhi ketentuan undang-undang, yakni sebesar Rp3,79 triliun atau 21,53 persen dari total belanja. Namun mereka menilai evaluasi tetap perlu dilakukan, khususnya pada sektor pendidikan luar biasa dan peningkatan mutu guru.
“Besarnya anggaran belum tentu berdampak langsung. Efektivitasnya harus diukur dari hasil pendidikan yang dicapai,” pungkas Afif. (adv)
