Samarinda — Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan tambang di wilayah Kalimantan Timur, Komisi IV DPRD Kaltim mengadakan pertemuan dengan manajemen PT Indominco Mandiri pada Kamis (16/5/2025). Berbeda dari biasanya, pertemuan kali ini berlangsung di ruang rapat perusahaan tanpa dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan.
Pertemuan singkat namun padat tersebut digunakan untuk menggali keterangan seputar tiga aspek penting: kondisi lingkungan, pelaksanaan program tanggung jawab sosial (CSR), dan kebijakan ketenagakerjaan. Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis, menyampaikan bahwa meskipun kunjungan kali ini tidak disertai peninjauan lokasi tambang, banyak isu strategis yang telah diangkat dalam forum.
“Kita fokuskan ke dialog teknis dahulu, karena setelah ini ada agenda lain yang harus kami jalani. Tapi kami tetap sampaikan sejumlah catatan penting,” ungkap Darlis usai pertemuan.
Salah satu yang menjadi perhatian legislatif adalah penanganan dampak lingkungan. Komisi menilai masih terdapat banyak keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan banjir dan kondisi sungai yang terdampak aktivitas pertambangan. Meskipun perusahaan memiliki catatan prestasi dalam aspek lingkungan, namun praktik di lapangan disebut masih menyisakan persoalan serius.
“Beberapa titik rawan banjir seharusnya sudah mendapat perhatian melalui reklamasi dan normalisasi. Itu yang kami desak agar tidak diabaikan,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti lokasi instalasi pengolahan limbah yang disebut berada dekat dengan bantaran Sungai Santan. Walaupun perusahaan menyatakan instalasi tersebut aman, Komisi IV berencana melakukan pengecekan langsung untuk memastikan bahwa operasionalnya tidak mengancam ekosistem air.
“Kami tidak ingin semua informasi hanya bersandar pada laporan internal. Pengawasan langsung tetap penting,” ujar Darlis.
Di sisi lain, kritik juga dilayangkan terhadap pelaksanaan program CSR perusahaan, khususnya di bidang pendidikan. Komisi IV menilai bahwa kontribusi PT Indominco Mandiri selama ini belum mencerminkan kapasitasnya sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama hampir empat dekade.
“Kami temukan alokasi CSR untuk beasiswa tidak sebanding dengan potensi dan keuntungan perusahaan. Ini perlu dievaluasi,” katanya.
DPRD menyarankan agar bantuan pendidikan melalui CSR difokuskan pada aspek yang belum dijangkau pemerintah, seperti dukungan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Pendekatan ini dinilai lebih efektif ketimbang sekadar menggandakan program yang sudah dijalankan pemerintah daerah.
Adapun terkait isu tenaga kerja, Komisi IV menuntut agar pelatihan keterampilan bagi warga lokal menjadi bagian dari strategi perekrutan perusahaan. DPRD tidak lagi ingin mendengar alasan klasik soal kurangnya tenaga kerja terampil jika perusahaan tidak berperan aktif dalam pembinaannya.
“Pelatihan harus jadi tanggung jawab bersama, bukan semata beban pemerintah. Perusahaan juga harus ikut menyiapkan SDM lokal yang kompeten,” kata Darlis.
Meski pertemuan kali ini bersifat terbatas, Komisi IV memastikan bahwa proses pengawasan akan berlanjut. Kunjungan lapangan untuk meninjau langsung kondisi lingkungan dan operasional perusahaan sudah masuk dalam agenda mendatang.
“Kami tidak berhenti di pertemuan ini. Akan ada kunjungan berikutnya untuk memastikan tindak lanjut atas semua catatan hari ini,” pungkasnya.(adv)
