Samarinda – Masalah banjir di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius, menyusul curah hujan tinggi yang menyebabkan genangan di berbagai kawasan kota. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi nyata antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Ananda mengungkapkan hal tersebut usai berdialog langsung dengan warga Jalan M. Said Gang 10, dalam agenda kunjungan silaturahmi yang juga dimanfaatkan sebagai ruang menyerap aspirasi masyarakat.
“Warga banyak mengeluhkan soal infrastruktur dasar, terutama jalan lingkungan yang rusak dan saluran drainase yang tidak berfungsi optimal. Ini erat kaitannya dengan banjir yang makin sering terjadi,” kata Ananda.
Ia menilai bahwa banjir yang kerap melanda Samarinda bukan hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga karena lemahnya perencanaan dan eksekusi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
“Setiap tahun kita lihat pola banjirnya hampir sama. Artinya, ini bukan sekadar bencana musiman, tapi masalah tata kelola. Kita butuh strategi yang terukur dan jangka panjang,” ujarnya.
Ananda mendorong agar Pemkot Samarinda menyusun peta titik rawan banjir yang valid, dan menjadikannya acuan utama dalam permohonan bantuan dana ke Pemprov Kaltim. Menurutnya, penganggaran yang tidak berbasis data sering menyebabkan proyek infrastruktur tidak menyasar titik krusial.
“Setiap rupiah bantuan dari provinsi harus berbasis rencana yang matang. Peta banjir, data kerusakan saluran air, dan perencanaan teknis harus jadi dasar. Jangan sampai proyek asal jalan, tapi tidak menyelesaikan masalah,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Ananda juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus memantau arah penggunaan anggaran daerah, khususnya yang dialokasikan untuk penanganan banjir di kota-kota besar seperti Samarinda. Ia berharap upaya ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau drainase hanya dikeruk tanpa tahu pola airnya ke mana, itu mubazir. Kita perlu pendekatan menyeluruh, dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih erat demi mengatasi permasalahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.
“Penanganan banjir tak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ini harus dikerjakan bersama, mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga pelaksanaannya,” pungkas Ananda.(adv)
