
Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Komisi III, Abdurrahman KA, menegaskan pentingnya penuntasan status jalan di sejumlah kawasan strategis, terutama di wilayah Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), yang menjadi garda terdepan dalam mendukung konektivitas menuju Ibu Kota Negara (IKN).
Dalam keterangannya pada Selasa (20/5/2025), Abdurrahman mengungkap bahwa masih banyak ruas jalan yang hingga kini belum memiliki kejelasan status sebagai jalan provinsi. Ketidakjelasan ini dinilainya menghambat kemampuan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.
“Selama status jalan belum dikukuhkan sebagai jalan provinsi, maka provinsi tak punya dasar hukum untuk menggelontorkan anggaran dari APBD,” jelasnya.
Ia menilai, permasalahan status jalan ini bukan sekadar urusan legalitas, melainkan berimplikasi langsung pada ketertinggalan pembangunan di kawasan yang seharusnya menjadi prioritas karena perannya dalam mendukung keberadaan IKN.
Abdurrahman mengungkapkan bahwa keterbatasan wewenang Pemprov dalam menangani jalan non-provinsi menjadi hambatan besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur antarwilayah, khususnya jalan-jalan penghubung yang mendukung mobilitas antar daerah strategis.
“Kalau statusnya belum jelas, ya tidak bisa disentuh APBD provinsi. Padahal fungsinya vital, apalagi untuk mendukung arus logistik dan mobilitas warga di sekitar kawasan IKN,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar Pemprov bersama kementerian terkait segera menyusun langkah konkrit untuk menetapkan status jalan-jalan strategis tersebut. Menurutnya, jika tidak segera dilakukan, pembangunan di wilayah penyangga IKN akan berjalan timpang.
“Kita butuh percepatan. Jangan sampai kesiapan infrastruktur daerah tertinggal hanya karena persoalan administrasi jalan,” tandasnya.
Abdurrahman menekankan, kesiapan infrastruktur jalan merupakan salah satu indikator utama dalam pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, status jalan perlu segera dituntaskan agar tidak ada lagi wilayah yang terabaikan dalam proses integrasi pembangunan nasional, khususnya menyongsong hadirnya IKN.(adv)