Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti rendahnya keterlibatan perempuan penyandang disabilitas dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa kelompok ini masih menghadapi hambatan sistemik yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
“Perempuan disabilitas belum mendapatkan keadilan akses dalam berbagai layanan dasar. Banyak dari mereka masih terpinggirkan dari sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak,” ungkap Ananda baru-baru ini.
Menurutnya, situasi tersebut diperburuk oleh stigma sosial serta kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan perempuan disabilitas seringkali hanya dilihat sebagai objek bantuan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan peran strategis dalam pembangunan daerah.
“Kita harus berhenti memposisikan mereka hanya sebagai penerima bantuan. Perempuan disabilitas punya kapasitas, dan sudah saatnya mereka diberi ruang serta peluang yang setara,” tegasnya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya pembenahan dari sisi regulasi dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan pendekatan inklusif yang menyentuh kebutuhan riil perempuan disabilitas — mulai dari pendidikan yang adaptif, fasilitas kesehatan yang dapat diakses, hingga program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
“Pemerintah daerah harus mulai menggeser pendekatan dari sekadar bantuan formalitas ke arah perlindungan dan pemberdayaan yang menyeluruh,” ujarnya.
Ananda berharap ke depan akan ada lebih banyak kebijakan afirmatif yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan disabilitas. Ia menilai bahwa inklusivitas adalah kunci untuk menciptakan keadilan sosial dalam pembangunan di Kalimantan Timur.
“Pembangunan tidak akan adil jika ada yang tertinggal. Maka melibatkan perempuan disabilitas secara aktif adalah langkah penting menuju daerah yang lebih setara dan berkeadilan,” pungkasnya.(adv)
