Samarinda – Upaya menekan angka stunting di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Salah satu anggota Komisi IV, Damayanti, menegaskan bahwa penanganan stunting tak cukup hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi harus melibatkan kesadaran kolektif masyarakat.
“Penurunan angka stunting bukan sekadar soal memberi makanan tambahan. Ini soal rutinitas, kesadaran, dan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak sejak dini,” ungkap Damayanti, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, posyandu sebagai fasilitas kesehatan dasar masih sering disepelekan oleh sebagian warga. Padahal, dari tempat itulah tanda-tanda awal gangguan pertumbuhan anak bisa dikenali dan segera ditangani.
“Kalau anak rutin dibawa ke posyandu, risiko stunting bisa ditekan lebih awal. Tapi karena banyak orang tua malas atau tidak paham pentingnya, jadinya anak telat terdeteksi,” jelasnya.
Damayanti juga menyoroti bahwa pengetahuan soal stunting masih belum merata. Ia menilai edukasi harus lebih menyentuh kehidupan sehari-hari, bukan sekadar berupa slogan atau poster.
“Jangan pakai pendekatan terlalu formal. Libatkan tokoh adat, ibu-ibu PKK, atau bahkan remaja masjid agar pesan sampai ke semua lapisan,” sarannya.
Politisi perempuan ini juga menegaskan pentingnya dukungan kebijakan yang serius dari pemerintah daerah, terutama dalam pengalokasian anggaran untuk layanan ibu dan anak.
“Kalau mau generasi kita sehat, negara harus hadir sejak anak-anak masih dalam kandungan. Gizi, air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan itu satu paket,” ucapnya.
Ia pun mendorong adanya intervensi lintas sektor, agar program penurunan stunting tidak hanya berjalan di atas kertas. Menurutnya, kolaborasi antara dinas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan adalah kunci.
“Stunting bukan hanya isu kesehatan. Ini soal masa depan sumber daya manusia kita. Kalau tidak ditangani serius, dampaknya panjang dan luas,” tutup Damayanti.(adv)
