Samarinda – Krisis ruang belajar di jenjang pendidikan menengah kini menghantui Kota Balikpapan. Di tengah pertumbuhan jumlah lulusan SMP tiap tahunnya, DPRD Kalimantan Timur menyoroti keterbatasan SMA dan SMK negeri yang tak kunjung seimbang. Nurhadi, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyebut situasi ini sebagai ‘kemacetan akses pendidikan’ yang bisa mengancam masa depan siswa.
Nurhadi mengungkapkan bahwa lonjakan lulusan SMP dari tahun ke tahun tidak diimbangi oleh pertumbuhan jumlah satuan pendidikan menengah. Banyak siswa akhirnya terpaksa menunda pendidikan, berdesakan di sekolah swasta dengan biaya tinggi, atau bahkan putus sekolah karena keterbatasan pilihan.
“Setiap tahun lulusan SMP bertambah ribuan. Tapi SMA dan SMK negeri stagnan. Ini bukan hanya soal daya tampung, ini soal keadilan terhadap hak pendidikan,” tegasnya.
Ia menyebut salah satu kendala utama adalah ketiadaan lahan untuk membangun sekolah baru. Meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menganggarkan pembangunan unit sekolah baru, proyek tersebut mandek karena Pemerintah Kota Balikpapan belum menyediakan lahan yang memadai.
“Dari provinsi anggarannya siap, tapi kalau lahannya tidak disiapkan oleh pemkot, ya tidak akan jalan. Harus ada kolaborasi yang konkret,” ujar Nurhadi.
Ia menilai bahwa hambatan ini sebenarnya bisa diurai jika ada sinergi yang serius antara pemerintah kota dan provinsi. Skema hibah, tukar guling aset, atau pinjam pakai jangka panjang menurutnya bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan.
Nurhadi juga mendorong Pemkot Balikpapan untuk menjadikan penyediaan lahan pendidikan sebagai agenda prioritas dalam perencanaan tata ruang. Menurutnya, ruang pendidikan tidak boleh bersaing dengan kepentingan komersial dalam penyusunan kebijakan kota.
“Kalau pendidikan selalu kalah dari urusan bisnis, kita akan memanen ketimpangan sosial. Kota ini butuh lebih dari sekadar bangunan megah—kita butuh investasi masa depan melalui sekolah,” tegasnya.
Sebagai penutup, Nurhadi berharap seluruh pihak, terutama pejabat daerah, menanggalkan ego sektoral dan bersama-sama memikirkan solusi jangka panjang. Ia menegaskan bahwa masa depan anak-anak Balikpapan tidak boleh dikorbankan karena kegagalan komunikasi birokrasi.(adv)
