Samarinda – Menjelang musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Baba, mengingatkan seluruh pihak agar tak mengulangi kesalahan lama. Ia menyuarakan kekhawatiran akan potensi praktik curang yang bisa mencederai semangat keadilan dalam dunia pendidikan.
Menurut Baba, setiap kali pendaftaran sekolah dibuka, antusiasme masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah unggulan justru membuka ruang bagi munculnya praktik-praktik yang tidak etis.
“Setiap tahun, kita lihat antrean panjang orang tua yang ingin anaknya masuk sekolah favorit. Dalam kondisi seperti ini, penyalahgunaan wewenang bisa saja terjadi kalau tidak ada pengawasan serius,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, 19 Juni 2025.
Ia menyoroti bahwa celah-celah penyimpangan kerap muncul lewat jalur afirmasi dan prestasi. Dalam banyak kasus, kuota yang seharusnya ditujukan untuk siswa dari keluarga kurang mampu justru diisi oleh pihak yang tidak sesuai kriteria.
“Kalau jalur afirmasi disalahgunakan, keadilan dalam akses pendidikan jadi hanya sebatas slogan. Anak-anak dari keluarga tak mampu akan terus tertinggal,” ucap Baba.
Ia juga menegaskan pentingnya integritas dalam proses PPDB. Menurutnya, pemerintah daerah dan sekolah harus bekerja ekstra untuk memastikan setiap tahapan berlangsung transparan dan bersih dari intervensi luar.
“Kalau prosesnya bisa diatur-atur, kepercayaan masyarakat pada sistem pendidikan akan runtuh. Ini yang harus kita jaga,” katanya.
Baba menyatakan bahwa Komisi IV berencana melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan PPDB tahun ini. Evaluasi akan mencakup kelemahan aturan yang ada, kendala teknis di lapangan, serta titik-titik rawan penyimpangan.
“Kalau ternyata regulasinya masih longgar, tentu akan kami dorong perbaikan agar tahun depan tidak mengulang masalah yang sama,” tambahnya.
Baba juga menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi contoh dalam hal integritas dan akuntabilitas. Jika pendidikan sudah terkontaminasi oleh praktik korupsi, menurutnya, dampaknya akan panjang dan merugikan generasi mendatang.
“Pendidikan itu pondasi. Kalau sudah ada korupsi di dalamnya, kita sedang merusak masa depan anak-anak kita sendiri,” pungkasnya.(adv)
