Samarinda — Sorotan kembali diarahkan ke kawasan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), yang meski terus berkembang sebagai simpul logistik penting di Kalimantan Timur, dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi warga lokal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan, menyoroti dua persoalan mendasar yang masih membayangi kawasan pelabuhan tersebut: buruknya akses jalan dan minimnya pelibatan tenaga kerja lokal.
“Jalur menuju KKT kondisinya sudah memprihatinkan, padahal aktivitas logistik di sana sangat padat. Ini harus jadi perhatian serius. Karena jalan itu statusnya nasional, kami akan dorong Balai Jalan agar segera turun tangan,” ujar Firnandi, Senin (23/6/2025).
Ia menyebut, banyak pelaku usaha di kawasan itu mulai mengeluhkan terganggunya distribusi barang akibat kondisi jalan yang rusak. Dampaknya, biaya logistik melonjak dan kecepatan pengiriman menjadi tidak optimal.
Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan semangat percepatan ekonomi yang digaungkan menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Tak hanya soal infrastruktur, Firnandi juga menyinggung aspek ketenagakerjaan. Ia menilai partisipasi tenaga kerja lokal dalam operasional KKT masih minim. Padahal, perusahaan yang merupakan kerja sama antara Perusda Melati Bhakti Satya dan Pelindo itu seharusnya memberi ruang lebih besar bagi putra daerah.
“SDM lokal kita harus diberdayakan. Jangan sampai jadi penonton di rumah sendiri. Kalau perlu, beri pelatihan dan akses pada teknologi, supaya mereka bisa bersaing,” tegasnya.
Firnandi juga mengingatkan manajemen KKT agar tidak terjebak dalam orientasi bisnis semata. Menurutnya, perusahaan pengelola aset daerah harus punya tanggung jawab sosial yang jelas terhadap masyarakat sekitar.
“Kami menghargai kontribusi finansial KKT ke PAD, tapi jangan sampai itu dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap aspek sosial. Keberadaan perusahaan harus juga terasa oleh warga sekitar,” pungkasnya.(adv)
