SAMARINDA – Dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalimantan Timur ke PT Indexim Coalindo di Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur, sejumlah anggota dewan menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak sektor pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan alat berat dan PNBP. Mereka menilai bahwa selama ini masyarakat di sekitar wilayah tambang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan besar tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menegaskan bahwa keadilan dalam distribusi pajak harus menjadi perhatian utama. Ia menilai bahwa sudah saatnya hasil dari sektor tambang dirasakan secara nyata oleh masyarakat lokal, bukan hanya segelintir pihak. “Ini harus kita evaluasi bersama. Selama ini masyarakat hanya jadi penonton. Pajaknya besar, tapi pembangunan di sekitar mereka tidak sebanding,” tegas Baharuddin.
Sementara itu, anggota DPRD Kaltim lainnya, Sarkowi V Zahri, menekankan perlunya keterbukaan dari pihak perusahaan dan instansi pemerintah dalam pelaporan pajak. Menurutnya, data yang terbuka akan memudahkan pengawasan dan memastikan bahwa kontribusi sektor tambang memang benar-benar masuk ke kas daerah dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Salah satu masalah kita selama ini adalah soal keterbukaan data. Kita butuh data akurat berapa kendaraan yang beroperasi, berapa pajaknya, dan kemana larinya. Kalau ini terbuka, semua akan lebih mudah diawasi,” ungkap Sarkowi saat ditemui di sela-sela kunjungan.
Selain menyoroti persoalan pajak, kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan oleh para anggota dewan untuk berdialog langsung dengan pihak perusahaan. Mereka ingin memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan aturan dan tetap memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. Ini penting agar tidak terjadi ketimpangan antara aktivitas bisnis dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dalam dialog yang berlangsung, pihak perusahaan menyambut baik masukan dari para legislator dan mengaku siap meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Salah satu bentuk komitmen yang disebutkan adalah terkait program CSR yang akan lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi DPRD untuk menegaskan kembali pentingnya sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. DPRD berharap bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari sektor tambang, dapat kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, infrastruktur, serta peningkatan kualitas hidup.
Menutup kunjungan tersebut, para anggota dewan menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Pengawasan akan terus dilakukan dan jika ditemukan ketimpangan, DPRD tidak segan untuk mengambil langkah politik maupun hukum demi memastikan keadilan bagi masyarakat Kalimantan Timur. (adv)
