Fajarborneo.com, Kutai Kartanegara – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) optimalisasi berbasis domisili.
Desman menilai, pemerintah daerah perlu segera menyusun langkah konkret setelah BKN membuka ruang bagi daerah untuk melakukan pemetaan penempatan pegawai. Namun, proses tersebut harus tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan keberlangsungan pelayanan publik.
“Kami berharap semua pihak, khususnya pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, mendengar, memahami, dan terketuk hatinya untuk segera melakukan langkah-langkah serta proses sesuai dengan apa yang kita rapatkan dan diskusikan dalam RDK hari ini,” ujar Desman di ruang rapat DPRD Kukar, Selasa (13/10/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Tenggarong itu mengatakan, hasil konsultasi dengan BKN perlu segera ditindaklanjuti melalui mekanisme pemetaan yang jelas. Menurutnya, pemerintah daerah dapat menyusun usulan penataan sesuai kebutuhan dan kondisi pegawai untuk kemudian dikoordinasikan kembali dengan BKN.
“Poinnya hari ini adalah kembali ke daerah, karena BKN sudah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan. Yang terpenting, jangan sampai kebijakan tersebut merugikan pelayanan-pelayanan yang ada di daerah,” tegasnya.
Ia menilai, peluang penataan tersebut sudah terbuka sehingga pemerintah daerah perlu segera menentukan pola pelaksanaannya. Desman juga meminta agar proses tersebut tidak terhambat oleh keraguan, selama mekanismenya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Sebenarnya tidak ada alasan hal ini tidak bisa dilakukan, karena dari BKN sudah jelas setelah kita berkonsultasi. Jadi, tinggal pemerintah daerah mengusulkan kembali ke BKN. Soal bagaimana kebijakan itu diterapkan, itu urusan BKN,” katanya.
Meski demikian, Desman mengingatkan bahwa penataan berbasis domisili tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi pegawai dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Sebab, sebagian PPPK telah bekerja dengan baik dan merasa nyaman dengan tempat tugasnya saat ini, sementara sejumlah pimpinan juga masih membutuhkan tenaga mereka.
“Tidak semua teman-teman ingin pindah, dan tidak semua pimpinan juga ingin melepas. Ada yang kinerjanya sudah bagus, termasuk PPPK-nya juga sudah nyaman. Ke depan, jangan sampai hal-hal seperti ini justru masuk dalam pemetaan karena nanti bisa kacau,” jelasnya.
Menurutnya, penataan harus mampu memberikan solusi bagi pegawai yang bertugas jauh dari keluarga tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Hal itu terutama perlu diperhatikan di wilayah pinggiran yang juga membutuhkan ketersediaan tenaga aparatur untuk menjalankan pelayanan pemerintahan.
“Kita berharap pemetaan yang dilakukan tidak menurunkan kualitas pelayanan. Harapan kita, tidak ada penurunan pelayanan dan tidak ada penurunan semangat dalam bekerja untuk daerah, termasuk di daerah pinggiran. Ini yang sudah kita tegaskan tadi,” ungkapnya.
Selain persoalan penempatan, Desman mengungkapkan bahwa DPRD Kukar juga mengusulkan pembahasan mengenai tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PPPK optimalisasi. Usulan tersebut muncul setelah adanya informasi mengenai pemberian TPP kepada PPPK di sejumlah daerah lain, sementara PPPK optimalisasi di Kukar disebut belum menerima tambahan penghasilan tersebut.
“Tadi kita juga memasukkan usulan terkait tambahan penghasilan, karena kabarnya di daerah lain ada TPP. Ternyata PPPK optimalisasi di Kukar tidak mendapatkan TPP. Nah, itu nanti kita bahas pada kesempatan yang berbeda,” ujarnya.
Desman berharap BKPSDM Kukar menunjukkan komitmen serius dalam menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah tidak pesimistis, melainkan segera mencari pola penempatan yang dapat mendekatkan pegawai dengan domisili tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan.
“Kita berharap BKPSDM berkomitmen dan serius menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini, karena ini juga menyangkut masyarakat. Jangan pesimistis dulu. Kita harus optimistis untuk menata PPPK optimalisasi berbasis domisili,” katanya.
Terkait persoalan pemberhentian pegawai, Desman juga meminta agar prosesnya ditinjau kembali apabila ditemukan cacat administrasi. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut perlu mengacu pada komitmen yang telah dibahas bersama agar hak pegawai dan ketentuan administrasi tetap diperhatikan.
“Terkait pemberhentian, kalau memang terjadi cacat administrasi dalam proses pemberhentian, kita berharap hal itu dikembalikan dan disesuaikan kembali dengan komitmen-komitmen bersama,” pungkasnya.
(Hen/FB)
