Fajarborneo.com, Kutai Kartanegara – Efisiensi anggaran pada 2026 berdampak terhadap pemenuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah sekolah masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, sementara kemampuan anggaran daerah semakin terbatas.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sri Muryani, mengatakan dampak efisiensi anggaran dirasakan berbagai sektor, termasuk pendidikan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Tahun ini efisiensi itu sangat luar biasa, pengaruhnya ke seluruh lini, termasuk sektor pendidikan juga terkena dampaknya,” kata Sri Muryani, Selasa (13/10/2026).
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi salah satunya sektor pendidikan, Sri mengaku kerap menerima dan melihat langsung berbagai kebutuhan sekolah. Hal itu terlihat saat DPRD melaksanakan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di sejumlah kecamatan.
Menurutnya, masih banyak sekolah yang membutuhkan bantuan fasilitas, terutama di daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang.
“Kalau saya, apalagi kan di Komisi IV ya, itu bersinggungan dengan dunia pendidikan. Nah, ketika saya melakukan AKD ke kecamatan di dapil saya, itu ternyata masih banyak memang sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), politisi Partai Golkar tersebut menyebut pemerintah daerah perlu memperluas sumber dukungan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat agar program pendidikan di Kukar mendapat dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sri mengatakan persoalan fasilitas sekolah yang ditemuinya juga telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar. Menurutnya, dinas terkait terus berupaya mencari peluang kerja sama untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan.
“Permasalahan-permasalahan itu saya sampaikan juga kepada Kepala Dinas. Mereka juga berupaya bekerja sama melalui APBN,” terangnya.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran daerah tidak seharusnya menghentikan upaya pemenuhan fasilitas pendidikan. Karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dinilai penting agar kebutuhan sekolah tetap mendapat perhatian.
“Jadi kita tidak hanya berpegang atau berpedoman kepada dana bagi hasil dan anggaran daerah, tetapi juga berkolaborasi. Artinya, dari pemerintah kita tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga APBN,” ujarnya.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui perangkat daerah, Sri menyebut komunikasi dengan DPR RI juga dilakukan untuk membuka peluang dukungan anggaran pusat bagi sektor pendidikan di Kukar.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, khususnya di wilayah yang masih memerlukan dukungan, sehingga keterbatasan fiskal daerah tidak semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan.
(Hen/FB)
