Samarinda – Firnadi Ikhsan, anggota DPRD Kaltim dari dapil Kutai Kartanegara, menekankan pentingnya pendekatan pembangunan jalan yang sesuai dengan karakteristik wilayah pedalaman Kukar. Menurutnya, wilayah tersebut tak bisa diperlakukan seperti kawasan daratan tinggi atau perkotaan.
“Daerah-daerah di hulu Kukar itu sebagian besar berada di atas lahan basah. Kalau dibangun pakai cara biasa, ya pasti cepat rusak,” ujar Firnadi, Sabtu (8/6/2025).
Firnadi mencontohkan jalur penghubung dari Desa Sebelimbingan ke desa-desa sekitar hingga ke Kutai Barat yang selama ini mengalami persoalan serupa: akses terputus saat musim hujan karena banjir dan genangan.
Solusinya? Bukan tambal sulam. Firnadi mengusulkan penggunaan struktur jalan bertingkat seperti elevated road atau pile slab—model konstruksi jalan yang ditopang tiang agar tidak langsung bersentuhan dengan tanah yang labil.
“Daripada bangun murah tapi rusak terus tiap tahun, lebih baik sekaligus pakai struktur yang benar. Mungkin mahal di awal, tapi hemat jangka panjang,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di kawasan tersebut tak bisa hanya mengandalkan APBD Kukar. Dibutuhkan dukungan penuh dari Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat, terutama dalam aspek perencanaan teknis dan penganggaran.
“Kita ini bukan bicara kemewahan. Ini soal hak dasar masyarakat untuk bisa bepergian dengan aman, untuk mengangkut hasil panen, atau sekadar mengakses fasilitas publik,” lanjutnya.
Selain itu, Firnadi berharap ada konsistensi dalam perencanaan. Ia menilai selama ini banyak proyek jalan di daerah pedalaman gagal bertahan karena tak memperhitungkan kondisi geografis sejak awal.
“Rawa dan dataran banjir butuh pendekatan yang berbeda. Kita tidak bisa pakai standar umum. Jangan hanya asal buka jalan, tapi pikirkan juga cara menjaganya tetap fungsional dalam jangka panjang,” pungkasnya.(adv)
