Fajarborneo.com, Kutai Kartanegara – Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, mendorong agar penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) optimalisasi dapat disesuaikan dengan domisili. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyusul adanya aduan terkait penempatan kerja yang dinilai terlalu jauh dari tempat tinggal.
Komisi I DPRD Kukar sebelumnya telah melakukan pendampingan terhadap persoalan tersebut. Dalam audiensi bersama BKN, DPRD memperoleh sejumlah masukan dan gambaran tahapan yang dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, kemarin dari BKN ada yang menerima dan mengajak kita untuk beraudiensi dan berdiskusi, sehingga terjadi titik terang. Tanda kutip, masih titik terang. Mudah-mudahan titik terang yang disampaikan oleh BKN untuk P3K optimalisasi ini bisa diwujudkan di Kukar,” ujar Desman, Rabu (7/10/2026).
Menurut Desman, salah satu hal yang menjadi pembahasan ialah kemungkinan penempatan P3K berdasarkan domisili. Kondisi geografis Kukar yang luas membuat jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan penempatan pegawai.
“Kalau melihat secara jarak, jujur itu terlalu jauh. Misalnya Tenggarong ke Kembang Janggut, Tenggarong ke Anggana, belum lagi ada yang katanya naik perahu lagi,” katanya.
Ia menilai, jarak penempatan juga berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, penghasilan P3K optimalisasi berada pada kisaran Rp2,5 juta hingga Rp3,9 juta, dengan latar belakang pendidikan dan kondisi keluarga yang beragam.
“Bayangkan saja kalau penempatannya tidak berbasis domisili. Gaji atau yang menjadi hak mereka diterima kan tidak cukup. Mau ngekos, mau ngontrak, belum lagi yang lainnya,” ujarnya.
Karena itu, Komisi I DPRD Kukar berharap persoalan penempatan tidak disikapi secara kaku. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mencari solusi yang mempertimbangkan kondisi pegawai tanpa mengabaikan kebutuhan tenaga kerja dan pelayanan publik.
“Kalau saya meyakini, sepanjang didukung secara bersama, baik dari pusat maupun daerah, saya kira itu bisa dilakukan. Tinggal bagaimana saling berkolaborasi, saling memberikan solusi yang solutif, tidak kaku,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kukar berencana mengundang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar untuk membahas hasil pertemuan dengan BKN. Hasil pembahasan tersebut juga akan disampaikan kepada Bupati Kukar sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Desman menegaskan, penempatan berbasis domisili masih dalam proses pembahasan dan belum menjadi keputusan final. DPRD memilih menguraikan hasil pembicaraan secara bertahap agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Ini nanti yang akan kita urai lagi. Kita belum urai di sini. Khawatirnya nanti blunder atau bias. Tetapi kita akan urai bertahap karena perjalanannya, prosesnya masih lumayan, tahapannya masih ada, kita harus ikuti dan lalui lagi,” katanya.
Selain memperjuangkan penempatan sesuai domisili, DPRD Kukar juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan tenaga di wilayah tertentu apabila penempatan pegawai disesuaikan. Langkah ini dinilai penting agar perubahan penempatan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai memang ada kekosongan ketika di daerah A, kemudian disesuaikan domisili B misalnya. Ini kita sudah mitigasi. Jadi tidak akan ada terjadi kekosongan dan kita harapkan tidak terjadi itu. Tidak ada terjadi penurunan pelayanan, itu juga kita mitigasi,” jelasnya.
Menurut Desman, penempatan berbasis domisili diharapkan tidak hanya meringankan beban pegawai, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan profesionalitas kerja dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kukar.
“Bagaimana kerja-kerja P3K optimalisasi berbasis domisili ini akan lebih profesional, akan lebih enerjik lagi, dengan memperhatikan kondisi-kondisi geografis di Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kukar berharap persoalan P3K optimalisasi dapat menemukan penyelesaian pada 2026. Khususnya terkait penempatan berbasis domisili, DPRD optimistis solusi dapat diupayakan melalui koordinasi antara BKN dan pemerintah daerah.
(Hen/FB)
