Fajarborneo.com, Kutai Barat – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2027 disepakati pemerintah daerah bersama DPRD dalam Rapat Paripurna XX Masa Sidang III, Jumat (6/11/2026).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan Ketua DPRD Ridwai di Ruang Sidang DPRD Kutai Barat. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD itu dihadiri 19 dari 25 anggota dewan sehingga dinyatakan memenuhi kuorum.
Meski menyetujui rancangan anggaran tersebut, fraksi-fraksi DPRD tetap menyampaikan sejumlah catatan sebagai bahan perhatian pemerintah daerah. Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra menyatakan persetujuan agar Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disertai sejumlah rekomendasi.
Catatan tersebut mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak, evaluasi pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta penyelesaian program dan kegiatan yang masih berjalan. DPRD juga meminta kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dipenuhi tepat waktu.
Selain itu, pemerintah daerah didorong mempercepat penyelesaian dan pembenahan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di setiap perangkat daerah guna memperkuat ketertiban administrasi dan akuntabilitas keuangan.
Bupati Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta fraksi-fraksi, atas kontribusi pemikiran selama pembahasan Raperda APBD 2027.
Ia menegaskan, persetujuan bersama tersebut bukanlah akhir dari proses penganggaran, melainkan awal dari tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan program.
“Persetujuan bersama terhadap Raperda APBD bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Frederick.
Menurutnya, berbagai masukan, kritik, saran, dan rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas belanja, mengoptimalkan pendapatan, serta memperbaiki pelayanan publik pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah perlu menerapkan kebijakan penganggaran secara cermat dan terukur dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Frederick juga berharap sinergi eksekutif dan legislatif tetap terjaga, tidak hanya dalam pembahasan anggaran, tetapi juga pada tahap pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Setelah disepakati bersama, Raperda APBD Kutai Barat Tahun Anggaran 2027 selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
(Adv/Mat/FB)
