Fajarborneo.com, Kutai Kartanegara – Menyusutnya aktivitas ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kutai Kartanegara (Kukar). Kondisi tersebut semakin berat akibat musim kemarau yang berdampak langsung terhadap warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan.
Anggota DPRD Kukar, Taufik Radiannur, mengatakan persoalan tersebut kerap muncul dalam pertemuannya dengan masyarakat di tujuh kecamatan wilayah Dapil VI. Ia menilai penurunan kemampuan keuangan daerah turut memengaruhi perputaran ekonomi dan kesempatan kerja.
“Tentu yang mereka butuhkan sekarang adalah pekerjaan. Kita tahu sendiri, dampak penurunan keuangan daerah saat ini sangat besar terhadap perekonomian masyarakat,” tuturnya, Sabtu (7/11/2026).
Tekanan ekonomi itu juga dirasakan warga yang bekerja sebagai nelayan. Saat musim kemarau, menyusutnya air danau membatasi aktivitas masyarakat dalam mencari ikan sehingga sumber penghasilan mereka ikut terdampak.
“Jadi, keluhan masyarakat kita sekarang adalah susah mencari pekerjaan. Ditambah lagi saat ini musim kemarau. Apalagi di daerah kita, khususnya Dapil VI, mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah nelayan,” ujarnya.
Selain berkurangnya sumber penghasilan akibat kondisi danau, Taufik turut menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu masalah yang terus disampaikan warga dalam berbagai pertemuan.
“Sekarang ini, apa lagi yang bisa dicari di danau-danau kalau semuanya kering? Ini juga menjadi bahan diskusi kita, termasuk masalah karhutla, karena asap semakin parah dan seperti tidak berhenti-henti,” katanya.
Untuk menyerap berbagai persoalan tersebut, Taufik mengaku lebih banyak menghabiskan waktu mengunjungi desa dan kecamatan di daerah pemilihannya. Ia tidak membatasi komunikasi dengan masyarakat hanya pada agenda reses, tetapi juga memanfaatkan pertemuan informal untuk mendengar kebutuhan warga.
“Saya berkunjung ke dapil. Perjalanan ke dapil itu tidak mesti harus dalam agenda reses. Kita bisa berdiskusi di warung kopi, di jalan, atau ketika masyarakat bertemu dengan kita di rumah,” ungkapnya.
Aspirasi yang diterima kemudian menjadi bahan bagi DPRD dalam menyusun kebijakan maupun menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Usulan tersebut juga dapat diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
Taufik berharap persoalan lapangan kerja, tekanan ekonomi, kekeringan, hingga karhutla mendapat penanganan bersama. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait, bukan hanya DPRD.
“Hal-hal inilah yang sering kita diskusikan. Jadi, persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Artinya, mudah-mudahan permasalahan seperti ini bisa segera teratasi,” pungkasnya.
(Adv/Hen/FB)
