Fajarborneo.com, Penajam Paset Utara – Sebanyak 130 nelayan dari Kelurahan Pantai Lango dan Kelurahan Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), memperoleh tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 32.000 liter.
Tambahan kuota tersebut menjadi kabar baik bagi nelayan di dua wilayah pesisir tersebut. Pasalnya, selama ini mereka belum memperoleh alokasi solar bersubsidi secara khusus untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan.
Penyaluran dilakukan melalui SPBU Sotek Nomor 65.762.002, Sabtu (7/11/2026). Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, mengatakan tambahan kuota tersebut merupakan upaya pemerintah daerah membantu memenuhi kebutuhan bahan bakar nelayan sekaligus meringankan biaya operasional saat melaut.
Menurutnya, penambahan kuota tidak terlepas dari dukungan Bupati PPU Mudyat Noor serta koordinasi dengan sejumlah pihak. Prosesnya melibatkan Asisten II, Bagian Perekonomian, koperasi, masyarakat, hingga instansi terkait lainnya.
“Alhamdulillah, untuk saat ini Kelurahan Pantai Lango dan Jenebora mendapatkan penambahan kuota sebesar 32.000 liter. Kuota tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan 130 nelayan yang telah melalui proses verifikasi,” ujar Andi.
Ia menjelaskan, penerima solar bersubsidi tidak ditetapkan secara sembarangan. Pemerintah melakukan pemeriksaan administrasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada nelayan yang memenuhi ketentuan.
Persyaratan tersebut antara lain kepemilikan kapal dengan dokumen Pas Kecil, memiliki mesin kapal, serta terdaftar dalam sistem e-KUSUKA atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Data tersebut menjadi salah satu dasar penerbitan e-barcode untuk pembelian BBM bersubsidi.
Andi menyebut nelayan yang belum memenuhi persyaratan masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan alokasi pada penambahan kuota berikutnya. Mereka diminta melengkapi dokumen agar bisa diverifikasi kembali oleh Dinas Perikanan.
“Tidak semua nelayan dapat langsung memperoleh solar bersubsidi karena ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Kami mengimbau nelayan yang belum terdaftar agar segera melengkapi dokumennya. Setelah lengkap, akan kami verifikasi dan usulkan kembali,” jelasnya.
Untuk mencegah penyalahgunaan, pengawasan distribusi juga akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan kepolisian, Bagian Perekonomian, serta unsur terkait lainnya.
Jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian administrasi, rekomendasi yang sudah diterbitkan dapat dievaluasi hingga dibekukan.
Selain itu, masa berlaku e-barcode atau e-kuota ditetapkan selama tiga bulan. Nelayan diharapkan mengurus perpanjangan sebelum masa berlakunya habis agar tidak kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi.
Manfaat penambahan kuota tersebut dirasakan langsung nelayan. Muhammad Abdul, nelayan asal Kelurahan Jenebora, mengungkapkan bahwa selama ini harga solar yang harus dibeli berkisar Rp15.000 hingga Rp17.000 per liter. Bahkan, ketika pasokan sulit diperoleh, harganya bisa mencapai Rp24.000 per liter.
“Alhamdulillah, bantuan subsidi BBM ini sangat membantu kami. Sudah cukup lama kami menunggu agar nelayan bisa mendapatkan solar bersubsidi. Dengan adanya penyaluran ini, tentu biaya operasional untuk melaut menjadi lebih terbantu,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah dapat memperluas program tersebut agar nelayan lain yang belum terdaftar juga memperoleh kesempatan mendapatkan solar subsidi.
Pemkab PPU sendiri berharap penambahan kuota dapat terus diupayakan sesuai kebutuhan masyarakat pesisir sehingga keberlangsungan usaha perikanan nelayan semakin terbantu.
(ADV/Zaa/FB)
